Bisnis
·
24 Februari 2020 18:40

Cegah Kasus Jiwasraya, OJK Wajibkan Perusahaan Asuransi Lapor Kinerja per Bulan

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Cegah Kasus Jiwasraya, OJK Wajibkan Perusahaan Asuransi Lapor Kinerja per Bulan (323)
searchPerbesar
Diskusi OJK soal Industri Keuangan Non-Bank. Foto: Feby Dwi Sutianto/kumparan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak ingin kasus seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terulang dan terjadi pada perusahaan asuransi lainnya. Jiwasraya mengalami kesulitan likuiditas dan gagal bayar karena salah dalam penempatan dana investasi.
ADVERTISEMENT
Beberapa upaya sedang dan akan dikeluarkan untuk mengawasi 148 perusahaan asuransi umum, jiwa, dan reasuransi dengan aset Rp 913,81 triliun.
Pertama, OJK pada semester II 2020 akan mewajibkan 148 perusahaan asuransi menyampaikan laporan lengkap mengenai laporan rugi laba hingga neraca keuangan.
Perusahaan asuransi juga diminta menyampaikan proporsi atau ringkasan penempatan dana investasi seperti ke saham, surat utang, reksa dana, dan instrumen lainnya. Selama ini, proses pelaporan hanya dilakukan setiap kuartal atau tiap 3 bulan sekali.
"Kami minta selengkapnya dari 3 bulanan ke 1 bulanan. Itu totalnya 120 halaman," kata Deputi Komisioner IKNB 1 OJK, Anggar B. Nuraini dalam FGD Perkembangan Industri Asuransi dan Perkembangan Reformasi INKB di Kantor OJK, Wisma Mulia 2, Jakarta Selatan, Senin (24/2).
ADVERTISEMENT
Sanksi denda akan diberikan bila perusahaan asuransi terlambat menyampaikan laporan.
Sementara itu, Kepala Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK, Riswinandi, menjelaskan pihaknya tak ingin mempersulit industri, namun misinya adalah memperkuat sektor perasuransian dan melindungi konsumen.
Terkait penempatan dana investasi, OJK sebetulnya telah mengaturnya dalam POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
Namun OJK tidak memiliki kuasa untuk mengarahkan penempatan dana investasi di saham atau reksa dana kategori tertentu. OJK hanya mengatur batasan maksimal penempatan dana dari setiap instrumen investasi.
"OJK awasi kecukupan sesuai ketentuan. Saham berapa persen, lain MTN, reksa dana, SBN, deposito itu ada POJK. Apakah barangnya apa? Itu belum sampai ke situ, aturannya enggak ke situ. OJK enggak atur isi barangnya (investasi saham), makanya minta laporan bulanan," ungkap Riswinandi.
ADVERTISEMENT
Meskipun tak bisa mengatur secara jauh terhadap dana yang diinvestasi seperti saham terindikasi gorengan dan reksa dana tak likuid, Riswinandi menyebut pihaknya telah meluncurkan sistem integrasi dengan divisi pasar modal dan otoritas bursa.
Sistem ini mempermudah OJK memonitor kualitas produk investasi dari setiap dana investasi yang ditempatkan. OJK akan memberikan peringatan bila dana investasi ditempatkan pada satu produk atau satu kelompok saham tertentu yang dinilai tak sehat.
"Kalau misal ada konsentrasi saham di group sendiri, walaupun di group company. Kita bisa keluarkan peringatan. Regulator enggak bisa kasih (rekomendasi) kamu investasi di sini. (Tapi) kita buat rambu-rambu, kita bantu awasi," sebutnya.
Selain soal laporan berkala dan integrasi sistem pengawasan, OJK akan mendorong program fit and proper test terhadap calon top manajemen, termasuk menerbitkan profil-profil orang yang ada di industri. Langkah ini penting untuk menilai kapasitas dan kualitas pelaku di industri keuangan non-bank seperti asuransi.
ADVERTISEMENT
"(Ini) sudah jalan, bangun data IKNB, secara manajerial pengelolaan. Dia punya track record baik atau enggak baik. Itu kita bangun. Ini terintegrasi 3 sektor, yakni pasar modal, IKNB, dan perbankan. Kalau selama ini fit and proper itu manual, ke depan akan ada sistem terintegrasi akan lebih cepat," tuturnya.