Dana Desa Naik Jadi Rp 72 T di 2021, Sri Mulyani Perketat Pengawasan

Menteri Keuanagn Sri Mulyani. Foto: Humas Kemenkeu

Pemerintah menganggarkan Dana Desa sebesar Rp 72 triliun dalam RAPBN 2021. Angka tersebut naik tipis dari tahun ini yang sebesar Rp 71,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, meskipun Dana Desa hanya naik 1,1 persen dari tahun ini, pemerintah akan tetap melakukan pengawasan. Adapun dalam pelaksanaannya, Dana Desa akan dimonitor oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Dan sistem keuangan desa disambungkan dengan sistem di dalam Kemenkeu. Dengan hal tersebut, maka kegiatan di desa dapat dimonitor dengan lebih baik,” ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Rabu (9/9).

Rencana penggunaan Dana Desa juga ditetapkan dalam APBDes masing-masing desa. Bahkan APBDes tersebut juga bisa diakses oleh masyarakat.

Ilustrasi penggunaan dana desa Foto: Nunki Lasmaria Pangaribuan/kumparan

Sri Mulyani pun meyakini, pengawasan Dana Desa saat ini akan semakin efektif. Selain melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat berwajib, juga masyarakat desa itu sendiri.

“Penyaluran Dana Desa dari kas negara untuk pengajuannya juga dilakukan online ke kantor pelayanan perbendaharaan negara kita. Dalam Dana Desa Desa juga ada Kemendes, tenaga pendamping desa, juga saat ini dari Kepolisian, Kejaksaan ikut dampingi,” tuturnya.

Sri Mulyani berharap, Dana Desa bisa digunakan untuk pembangunan yang sifatnya padat karya. Di tengah pandemi saat ini misalnya, Dana Desa bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas kebersihan di desa.

“Misal, bisa saja untuk supaya tidak sampai desa, yang tidak alami COVID, maka dibutuhkan pembangunan seperti fasilitas cuci tangan dan lainnya, jadi tidak perlu sesuai satu tipe untuk pembelian masker,” tambahnya.