Dana Jaminan Sosial Kesehatan Defisit Rp 9,56 T Imbas Banyak Peserta Nonaktif

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan dengan tanpa tatap muka di Kantor BPJS Kesehatan cabang Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (6/10/2020). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Ketua Dewan BPJS Kesehatan Abdul Kadir mengungkap beberapa faktor yang menyebabkan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Untuk tahun 2024, pendapatan iuran dari DJS Kesehatan Rp 165,34 triliun sedangkan beban jaminan kesehatannya Rp 174,90 triliun. Sehingga, terdapat defisit Rp 9,56 triliun di 2024.

“Ada beberapa faktor yang menjadi faktor defisit yakni ketimpangan antara pendapat iuran dengan pembayaran beban manfaat,” ungkap Abdul dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa (11/2) di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut Abdul mengungkap hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan beban jaminan pasca COVID-19 yang terjadi. Saat itu, rebound effect terjadi pasca pandemi.

Selain hal tersebut, penyebab defisit lainnya adalah tingkat keaktifan peserta yang masih rendah. Per Desember 2024, peserta non aktif tercatat sebanyak 55.428.755 jiwa.

“Sampai saat ini masih banyak anggota kita yang non aktif, ini tentu berdampak pada pengumpulan iuran dan berpotensi pada defisit BPJS Kesehatan,” lanjutnya.

Abdul juga mendapati penanganan fraud dalam BPJS Kesehatan belum optimal. Maka dari itu Ia ingin Direksi BPJS Kesehatan sudah menyiapkan usulan penyesuaian besaran iuran, serta berfokus pada peningkatan keaktifan peserta.

Meski demikian, Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkap jumlah rumah sakit di Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS terus meningkat.

“Kalau kita lihat jumlah rumah sakit itu naik terus, di Jerman itu turun, di Estonia tinggal separuh. Tahun 2014 itu baru 1.681 rumah sakit yang kerja sama, kemudian naik sekarang 3.3162 jadi naiknya tajam,” jelas Ali.

Selain itu, perihal kepesertaan Ali mencatat peserta BPJS Kesehatan memang terus meningkat sejak 2014. Sampai saat ini jumlah peserta sudah mencapai 278 juta atau 98,45 persen dari jumlah penduduk.

“Ada sebagian yang belum daftar karena tidak aktif, karena kesulitan keuangan atau kesadarannya,” lanjut Ali.