Data 4,7 Juta PNS dan PPPK Diduga Bocor, BKN Investigasi

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). Foto: Shutterstock

Data 4.759.218 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh provinsi Indonesia diduga bocor dan dijual di pasar gelap. Data tersebut tersebut berasal dari Satu Data ASN yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama (BHHK) BKN, Vino Dita Tama, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan investigasi dugaan kebocoran data tersebut.

"Sedang dilakukan investigasi," ujar Vino kepada kumparan, Sabtu (10/8).

Sayangnya, Vino enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai dugaan kebocoran data dan dampaknya ke kementerian/lembaga terkait.

Mengutip akun platform keamanan siber Falcon Feeds, seorang pelaku ancaman mengaku telah menjual database yang berisi informasi pribadi 4,7 juta PNS dan PPPK.

"Informasi yang bocor ini mencakup data sensitif yang sangat berharga, seperti identitas pribadi, alamat, nomor telepon, hingga informasi pekerjaan para PNS dan PPPK," tulis Falcon Feeds dalam akun X @FalconFeedsi.

Data di Indonesia masih sangat rentan mengalami kebocoran. Pada Juni 2024, Pusat Data Nasional (PDN) bahkan terkena gangguan akibat serangan siber ransomware. Peretas membekukan data-data yang ada dan tak bisa diakses. Pemerintah mengungkapkan peretas minta tebusan Rp 131 miliar agar data bisa dipulihkan.

Meski demikian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Anas menyatakan serangan yang terjadi pada PDN tidak berdampak data ASN. Ia juga memastikan, pihaknya sudah membuat cadangan data sebagai antisipasi kejadian serangan digital terjadi di Kementerian PANRB.

"Tidak ada masalah, tidak ada kendala, kita juga ada back up data," sebut Azwar Anas ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/6).