Dewan Energi Nasional: Holding BUMN Panas Bumi Harus Jelas dan Untungkan Negara
PerbesarKementerian BUMN disebut-sebut tengah memproses pembentukan holding BUMN panas bumi. Rencananya, rampung tahun ini. Adapun anggota dalam holding ini yaitu PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT PLN Gas & Geothermal, dan PT Geo Dipa Energi (Persero).
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Bidang Industri, Satya Widya Yudha, mengatakan kehadiran holding baru ini harus menguntungkan negara, terutama teroptimalkannya energi panas bumi untuk menggenjot bauran energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional.
"Kami berharap harus ada satu keuntungan untuk bangsa, apalagi holding BUMN, pasti yang dimaksud adalah efisiensi, menimbulkan market share yang tumbuh, dan betul-betul membawa positif bagi persaingan geothermal dunia," kata dia dalam acara CNBC TV, Senin (1/3).
Saat ini, Indonesia menjadi negara dengan cadangan terbukti panas bumi terbesar kedua dunia setelah Amerika Serikat. Sebelumnya, Indonesia berada di posisi ketiga setelah Filipina.
Karena itu, Satya berharap ada rencana yang jelas dalam pembentukan holding BUMN Panas Bumi. Namun, dia mengaku DEN belum mengetahui tujuan detail dari rencana ini karena berada di bawah Kementerian BUMN.
"Berapa sih kapasitas daripada masing-masing BUMN yang mau digabungkan tersebut? Misalnya PGE berapa MW yang menjadi listrik dan berapa MW yang jadi uap? Lantas PLN Geothermal dan Geo Dipa bagaimana ? Apa keuntungannya apabila ada holding?" lanjut Satya.
Peran masing-masing perusahaan yang tergabung dalam holding ini menjadi penting. Apalagi, PGE berencana melantai perdana di bursa saham atau Initial Public Offering/IPO.
Menurut Satya, jika PGE jadi IPO, pasti akan mempengaruhi skema holding ini. Terpenting, kata dia, seberapa besar efisiensi yang bisa diciptakan dari holding ini, termasuk rencana IPO PGE.
Karena hingga saat ini, masalah utama pengembangan PLTP adalah harga yang dianggap PT PLN masih kemahalan dibandingkan sumber energi lainnya seperti batu bara.
"Apa betul itu bisa men-drive cost lebih murah sebagaimana yang harapkan PLN selama ini. Apakah kalau itu enggak tercapai sesuai dengan kaidah ataupun keinginan, ya kita harus mulai mengejar masalah utamanya, mungkin di hulu biaya cost development-nya," jelas dia.
Menurut dia, pemerintah juga harus campur tangan memberikan bantuan untuk penetrasi ke pelaku usaha agar pengembangan PLTP berjalan. Sebab, target bauran EBT di 2025 sekitar 23 persen tapi saat ini masih di bawah 12 persen dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang dibuat DEN.
"Di 2020 ini, target 3.100 MW (megawatt), tapi ternyata hari ini masih 2.131 MW. Jadi sudah ada gap di 2020 ini terhadap RUEN. Sebanyak 7.239 MW kita minta di 2025, berarti kan ini satu tugas yang tidak mudah sehingga ada upaya untuk bagaimana capaian panas bumi sesuai target," terangnya.
Pengembangan PLTP harus terus diupayakan, selain mengejar bauran EBT 23 persen, sumber energi dari panas bumi ini juga lebih ramah lingkungan. Keuntungan lainnya adalah stabilitas listrik yang dihasilkan dibandingkan sumber listrik EBT lainnya seperti matahari atau angin.