Di Depan Korpri Jokowi Bicara IKN: Saya Dengar Ada yang Senang, Ada yang Enggak

Presiden Jokowi memaparkan alasannya memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara di Kalimantan Timur. Hal itu dia sampaikan di hadapan pengurus Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) yang sedang menggelar Rakernas, Selasa (3/10).
Pemindahan ibu kota, memberi konsekuensi pemindahan lokasi kerja para PNS/ASN yang merupakan anggota Korpri. Kantor kementerian/lembaga yang selama ini berpusat di Jakarta, otomatis akan pindah ke IKN Nusantara.
"Mengenai IKN berkaitan perpindahan (Pegawai/PNS). Artinya Bapak Ibu sekalian, saya dengan ada yang senang, ada yang enggak senang," kata Jokowi dalam acara yang berlangsung di Mercure, Ancol, Jakarta Utara.
Presiden juga memaparkan alasannya memindahkan ibu kota negara. Menurutnya, beban pulau Jawa tempat ibu kota negara saat ini berada yakni Jakarta, sudah terlalu berat.
Dari sekitar 278 juta penduduk Indonesia, 56 persen di antaranya tinggal di Jawa. Akibatnya perputaran uang dan kegiatan ekonomi juga berpusat di Jawa dengan PDB (Produk Domestik Bruto) mencapai 58 persen dari nasional.
Jokowi menuturkan, padat dan beratnya beban di Jawa, menimbulkan persoalan yang kompleks. Itulah kenapa menurutnya, semua yang serba Jakarta-sentris, harus digeser jadi Indonesia-sentris. Pilihan lokasi ibu kota baru pun jatuh ke Kalimantan Timur dan dinamai Nusantara.
"Jadi (ibu kota) perlu digeser agar lebih Indonesia-sentris, pindah ke Kaltim, ke Nusantara. Itu untuk memulainya di sana, perlu namanya ASN pindah. Ini adalah masa depan baru dan sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada insentif, ini alot pasti. Kalau ada insentif kan beda,"
-Presiden Jokowi di Pembukaan Rakernas Korpri, di Jakarta, Selasa (3/10)-
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan rumah dinas untuk para PNS dan ASN, baik berupa rumah tapak maupun apartemen. Biaya pindah juga diberikan termasuk untuk suami/istri dan anak.
"Dulu ditempatkan di Jawa saat zaman-zaman dulu juga biasa saja. Sekarang kok jadi agak rumit ya? Tapi kalau nanti ditunjuk Bapak pindah, Ibu pindah, moga-moga semuanya selesai," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menugaskan MenPAN RB Abdullah Azwar Anas untuk menyiapkan pemindahan PNS/ASN ke IKN pada 2024. Selain itu, anggota TNI/Polri juga akan mulai dipindahkan tahun depan.
"Kementerian PANRB mendapat tugas dari Presiden Jokowi mengurus perpindahan ASN. Tahap pertama atau pada 2024 ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan total 16.990 orang," kata MenPAN RB dikutip dari postingan Instagram miliknya @AzwarAnas, Minggu (11/6).
