Diangkat Jadi Menteri Investasi, Bahlil Akan Kawinkan Pengusaha Besar dan UMKM

28 April 2021 16:22 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
 Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
Bahlil Lahadalia diangkat menjadi Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo hari ini, Rabu (28/4) merangkap sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kementerian Investasi sendiri merupakan lembaga baru yang dibentuk Jokowi.
ADVERTISEMENT
Dalam sambutannya di Istana Presiden, Bahlil mengatakan jabatan yang diembannya merupakan amanah sebagai pembantu presiden. Dengan posisi barunya ini, Bahlil mengatakan akan lebih banyak melakukan kolaborasi antara pengusaha besar dan UMKM.
"Perintah presiden kepada kami bahwa jangan hanya mengurus pengusaha yang besar-besar, urus juga UMKM. Harus kita kawinkan pengusaha besar dengan UMKM, pengusaha besar dan di daerah dan nasional," kata dia di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (28/4).
Kolaborasi ini menurutnya bisa dijadikan instrumen untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi kita meningkat. Karena itu, izin berusaha di Indonesia harus terus dipermudah dengan adanya UU Cipta Kerja.
Kepala Badan Koordinas Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (tengah) didampingi Direktur Utama KIT Batang Galih Saksono (kiri) dan Bupati Batang Wihaji (kedua kanan) mengamati maket miniatur bangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Foto: Harviyan Perdana Putra/Antara Foto
Peran Kementerian Investasi akan jadi kunci utama menghubungkan investasi dari luar maupun dari dalam negeri, pemda maupun pemerintah pusat, agar menjadi satu pintu.
ADVERTISEMENT
"Arahan bapak presiden kepada kami dengan UU Cipta Kerja bahwa kalau kita menahan izin orang atau investor sama dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional, sama juga dengan menahan lahan lapangan pekerjaan, menahan sumber pendapatan negara," lanjutnya.
Menurut Bahlil, selama 1 tahun 6 bulan Periode Kabinet Indonesia Maju ini sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha agar ekonomi bisa tumbuh merata dari Aceh hingga Papua.
Sementara dalam lima tahun sebelumnya, sudah banyak infrastruktur yang dibangun. Agar ada peningkatan ekonomi dari pembangunan yang dibangun itu, investasi harus masuk menjadi jalan keluar.
"Saya pikir sebagai awal, perlu dilakukan karena penciptaan lapangan kerja sesuatu yang erat karena konsumsi nasional kita 60 persen dan investasi 30 persen. Ini jadi penting karena 16 juta orang yang kita harus siapkan lapangan pekerjaan dan saya pikir investasi adalah pintu masuknya untuk melakukan itu," ucap Bahlil.
ADVERTISEMENT