Dirut Krakatau Steel Silmy Karim Jadi Calon Dirjen Imigrasi: Gajinya Besar Mana?

Direktur Utama PT. Krakatau Steel, Silmy Karim ketika mengunjungi kantor kumparan. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Silmy Karim, maju sebagai calon Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu diketahui dari pengumuman Nomor SEK-KP.03.03-704 tentang hasil seleksi terbuka untuk jabatan tersebut, yang ditandatangani Sekjen Kementerian Hukum dan HAM, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.

"Berdasarkan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan daftar peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Direktur Jenderal Imigrasi bagi kalangan Non-PNS," demikian pengumuman yang dikutip kumparan, Kamis (20/10).

Nama Silmy Karim ada di urutan pertama yang dinyatakan lulus tes jalur non-PNS tersebut. Seluruhnya ada 30 nama yang lolos seleksi awal dan akan mengikuti tes lanjutan, berupa seleksi kompetensi bidang.

Dikonfirmasi soal keberadaan namanya di daftar calon Dirjen Imigrasi, Silmy Karim tak membantah. Dia menjawab pesan singkat kumparan dengan kiriman sticker lucu yang menunjukkan seorang anak kecil jalan bolak-balik.

Pria 47 tahun itu sudah berkarier di BUMN selama 11 tahun terakhir, sebelum memilih ikut seleksi terbuka calon Dirjen Imigrasi. Posisinya di BUMN pun, selalu di manajemen tertinggi (top management). Yakni dimulai pada 2011-2014 sebagai Komisaris PT PAL. Kemudian bergeser sebagai Dirut di tiga BUMN berbeda, yakni Pindad (2014-2016), Barata Indonesia (2016-2018), Krakatau Steel (Sejak 2018).

Banyak yang bisa menjadi motivasi seseorang, untuk memilih karier dan jabatannya. Gaji atau penghasilan hanyalah salah satunya dan bukan satu-satunya. Dari sisi ini, seperti apa perbandingan gaji Dirut Krakatau Steel dengan Dirjen Imigrasi?

Gaji Dirut Krakatau Steel

Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berbincang dengan Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim (kiri) saat Public Expose Krakatau Steel 2020 di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Foto: Indrianto Eko Suwarso/Antara Foto

Besaran gaji dan remunerasi komisaris dan direksi BUMN mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-13/MBU/11/2021 Tentang Perubahan Keenam Atas PERMEN BUMN No. 04/2014 yang mengatur Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Mengutip Laporan Tahunan 2021 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, struktur remunerasi direksi terdiri dari

1. Gaji

2. Tunjangan

a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan

b. Asuransi Purna Jabatan

c. Tunjangan Perumahan

3. Fasilitas

a. Kendaraan

b. Kesehatan

c. Bantuan hukum

Struktur tersebut didasarkan atas Persetujuan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat No. SR-28/Wk1.MBU.B/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021. Total alokasi dana untuk gaji/remunerasi para Direksi Krakatau Steel dalam setahun adalah Rp 28.332.505.767.

Dewan Direksi BUMN manufaktur produsen besi baja itu, seluruhnya berjumlah 6 orang termasuk Silmy Karim sebagai direktur utama. Artinya jika dirata-ratakan, setiap direksi Krakatau Steel berhak atas pendapatan Rp 4,722 miliar per tahun atau setara Rp 393.507.024 per bulan.

Gaji Dirjen Imigrasi

Petugas memotret wajah pemohon paspor saat layanan akhir pekan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Sabtu (15/10/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM merupakan pejabat pemerintahan yang pengaturan gaji dan pendapatannya berbeda dengan BUMN. Sebagai jabatan yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2019.

Merujuk Lampiran PP Nomor 15 tahun 2019, gaji PNS berkisar antara Rp 1.560.800 untuk golongan terendah, hingga Rp 5.901.200 untuk golongan tertinggi. Posisi Dirjen Imigrasi masuk ke dalam level jabatan eselon 1A yang berhak atas gaji tertinggi.

Selain gaji, PNS juga berhak atas tunjangan kinerja. Khusus untuk PNS Kementerian Hukum dan HAM, diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 tahun 2017. Dalam lampiran Perpres tersebut dijelaskan, tunjangan kinerja untuk kelas jabatan tertinggi, yakni sebesar Rp 33.240.000 per bulan.

Sehingga jika ditotal dengan gaji, pendapatan yang diterima Dirjen Imigrasi bisa mencapai Rp 39.141.000 per bulan. Angka tersebut belum termasuk tunjangan jabatan dan anggaran operasional sebagai pejabat eselon 1A Kementerian Hukum dan HAM.