Edhy Prabowo Soal Teluk Benoa: Kami Tak Bisa Gegabah
PerbesarADVERTISEMENT
Sebelum masa jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan habis, Susi Pudjiastuti telah menetapkan status Kawasan Konservasi Maritim (KKM) terhadap Teluk Benoa, Kabupaten Badung, Bali. Hal itu menindaklanjuti usulan Gubernur Bali, Wayan Koster.
ADVERTISEMENT
Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tentang KKM Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali tertanggal 4 Oktober 2019.
Selepas Susi lengser, Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Edhy Prabowo , mengatakan bahwa pihaknya masih akan melakukan evaluasi bersama para pejabat eselon dan ahli. Pihaknya tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan terkait Teluk Benoa.
“Semua yang terjadi di internal kita akan saya bongkar, akan saya lihat, kami tidak bisa gegabah dalam kebijakan nasional,” ujar Edhy ketika ditemui di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Rabu (23/10).
Meski belum merinci pasti, Ia mengaku pihaknya mendapat pesan Presiden Joko Widodo fokus bekerja pada dua hal, yaitu memperbaiki hubungan dengan nelayan dan mengoptimalkan perikanan budidaya. Hal itu yang juga menjadi kunci dari sikapnya nanti soal Teluk Benoa.
ADVERTISEMENT
“Kebijakan ini bicara orang banyak, tapi yang jelas pesan Pak Presiden cuma dua ke saya. Pertama, perbaiki komunikasi hubungan kita dengan nelayan, jangan sampai ada nelayan kita yang tidak diopeni. Manakala ada nelayan yang terganggu harus dibina,” ujar Edhy Prabowo .
Selain itu, ia pun mengaku akan mengoptimalkan budidaya perikanan. Edhy Prabowo pun bilang, terkait itu pihaknya sudah menemui Jaksa Agung terkait penanganan nelayan dengan mengedepankan sikap persuasif.
"Kita juga minta hal sama supaya penyikapan masyarakat nelayan konsep pembinaan dulu. Jangan tiba-tiba dipenjara, kan sedih sekali di Tanah Air kita sendiri nelayan dipenjara karena melanggar, kalau asing kan beda," kata dia.
