Edhy Prabowo: Sudah Saatnya Kebijakan Tak Semata-mata Melarang

Menteri KKP Edhy Prabowo pada penandatanganan Adendum Nota Kesepahaman antara Polri dan KKP, Jakarta, Jumat (7/2). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Beberapa waktu terakhir, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sempat menjadi sorotan karena kebijakan-kebijakan yang diambil menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Adapun beberapa kebijakan tersebut yaitu pembukaan keran ekspor benih lobster hingga pencabutan larangan penggunaan cantrang.

Menurut Edhy, kebijakan tidak melulu harus berbentuk larangan. Apalagi jika tidak disertai alasan yang empiris.

“Sudah saatnya kebijakan tidak semata-mata hanya melarang pemanfaatan tanpa ada alasan tertentu yang mendasari atau tanpa justifikasi berbasis kajian ilmiah,” ungkap Edhy dalam Kick Off Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI), Rabu (31/7).

Ilustrasi kapal nelayan. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Sebagi contoh, Edhy menyatakan bahwa sebuah kebijakan harus mempertimbangkan dua hal, yakni kelestarian alam dan keberlangsungan usaha masyarakat. Sebuah kebijakan menurutnya harus bisa mengakomodir semua kepentingan termasuk kepentingan nelayan tangkap, nelayan budidaya, hingga pelaku usaha. Menurut Edhy pesan tersebut juga merupakan mandat yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo.

“Kata kuncinya adalah keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam perikanan,” ujarnya. Artinya, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sangat mungkin dilakukan asal diimbangi dengan pelestarian lingkungan.

“Saya ingin menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus dipertentangkan dengan upaya pelestarian. Saya sebagai Menteri KKP dengan mandat yang diberikan Presiden Jokowi, memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pelaku usaha memanfaatkan sumber daya di pesisir dan laut untuk kesejahteraan bersama,” tandasnya.