Efisiensi Anggaran Bakal Beri Dampak ke UMKM Pariwisata

19 Februari 2025 16:06 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Direktur Program INDEF Eisha Rachbini menjadi pembicara kumparan The Economic Insights 2025 di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Direktur Program INDEF Eisha Rachbini menjadi pembicara kumparan The Economic Insights 2025 di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) bakal berdampak pada sektor pariwisata, terutama kepada para pelaku UMKM.
ADVERTISEMENT
Direktur Program INDEF, Eisha Rachbini, mengatakan anggaran yang dipangkas dari pos belanja K/L, terutama Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif, bisa memengaruhi pendapatan UMKM yang bergantung pada permintaan dari pemerintah.
"Kalau kita lihat mungkin secara makroekonomi, government spending atau pengeluaran pemerintah ini sebenarnya mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi. Salah satunya ya di sektor pariwisata," jelasnya saat acara kumparan The Economics Insights 2025 di The Westin Jakarta pada Rabu (19/2).
Eisha mengatakan, berkurangnya belanja pemerintah ini akan berefek ganda (multiplier effect) kepada UMKM, hotel, industri Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE), hingga transportasi.
Dia memaparkan, dampak efisiensi anggaran bisa mengurangi ekspansi pasar produk UMKM imbas dari berkurangnya promosi yang dilakukan oleh pemerintah.
ADVERTISEMENT
"Jadi ini ada ruang atau kekhawatiran juga bahwa ketika efisiensi anggaran ini diberlakukan, tadi promosi-promosi, kemudian berjalannya event ini bisa memiliki risiko mungkin tidak sebesar sebelumnya," tutur Eisha.
Efisiensi anggaran ini, menurut Eisha, juga bisa berdampak pada pengembangan UMKM jika akhirnya alokasi anggaran kepada program UMKM apalagi yang berkaitan dengan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga program desa wisata, harus dialihkan.
Eisha mencatat, pelaku UMKM salah satu kontributor utama dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yakni mencakup sekitar 177 ribu dari total 800 ribu pelaku usaha di sektor tersebut, dan menyerap tenaga kerja hingga 25-27 juta.
"Pengembangan sektor ini dan juga terkait dengan pembiayaan walaupun kita tidak bisa sepenuhnya sekarang untuk bergantung pada pembiayaan dari pemerintah, berarti kita juga harus mendatangkan financing yang inovatif dalam hal ini," ujar Eisha.
ADVERTISEMENT
Terakhir dari sektor infrastruktur, Eisha menilai efisiensi anggaran juga bisa menyebabkan terpangkasnya pengeluaran pemerintah untuk membangun infrastruktur pendukung sektor pariwisata, meskipun pembiayaan dari swasta juga memiliki peran penting.
"Peran pemerintah juga sebenarnya penting di sini, sehingga akan mungkin dampak ke depan infrastruktur, kualitas destinasi pemeliharaan dari destinasi pariwisata yang kemarin sudah dibangun, itu juga mungkin bisa ke depan berisiko untuk bisa dijalankan dengan baik," pungkasnya.