Ekonom Usul Mitra Makan Bergizi Gratis Dibayar Dua Kali dalam Sepekan

Uji coba makan bergizi gratis di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Senin (16/12/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Badan Gizi Nasional (BGN) telah membuka mitra yang berperan untuk menyiapkan, memasak hingga mendanai dahulu program andalan Presiden Prabowo ini, Makan Bergizi Gratis.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyarankan, agar pemerintah membayar uang kepada mitra khusus skema UMKM dua kali dalam sepekan.

"Paling nggak seminggu dua kali (pemerintah bayar) masih bisa sustainable mereka (UMKM), tapi kalau seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali itu UMKM pasti butuh modal besar lagi," ucap Esther kepada kumparan, Minggu (5/1).

Esther khawatir jika nantinya pemerintah membayar mitra hanya sekali dalam sepekan atau bahkan satu bulan satu kali pembayaran yang malah bakal mengganggu rantai produksi program MBG dan UMKM terkendala permodalan yang lebih besar.

"Jangan sampe yang namanya usaha makanan ini kan returnya juga nggak banyak tetapi mereka harus menanggung pembayaran seminggu sekali, takutnya mereka nggak punya modal lagi," jelasnya.

Ia menegaskan agar mitra juga harus menetapkan standar higienitas dan kesehatannya sebab pada akhirnya untuk kebutuhan konsumsi oleh penerima program MBG yang jumlahnya amat banyak.

Sejumlah siswa menyantap makanan saat simulasi program Makan Siang Bergizi Gratis di sekolah wilayah Lanud Halim Perdanakusuma di SDS Angkasa 5 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (26/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

"Nah maka harus dievaluasi secara berkala (oleh pemerintah) kayak di Belanda contohnya seluruh restoran itu ada inspeksinya secara berkala tentang dapurnya, kualitas menu makanannya," kata Esther.

Esther berpendapat saat program MBG ini sudah bergulir, pemerintah juga harus turun tangan menginspeksi setiap mitra UMKM memastikan apakah kualitasnya masih terjaga atau tidak.

Ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan setiap UMKM ketika meneken kerja sama dengan BGN. Menurut Esther, pertama UMKM harus sign contract dengan BGN, berapa nominal perjanjiannya, dan standar makanannya seperti apa yang diharapkan.

"Terus di dalam kontrak itu disebutkan akan ada evaluasi secara berkala nah kalau memang terbukti tak memenuhi standar dan ada laporan terkait makanan itu busuk atau membuat penerima MBG itu sakit, maka itu bisa ditutup aja," tutur Esther.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengaku ragu UMKM mampu memproduksi ribuan paket makanan per harinya di tengah kebutuhan gizi yang seimbang.

"Guna memenuhi standar gizi tersebut dibutuhkan modal yang tidak sedikit mulai dari penyediaan bahan hingga menjaga kualitas dari makanannya," lanjut Huda.

Huda berpendapat, semestinya ada kajian yang lebih mendalam terkait bagaimana mitra UMKM di program MBG ini bisa efektif terlibat.

"Saya rasa harusnya memang mesti ada kajian lebih mendalam bagaimana UMKM bisa terlibat dalam program MBG karena secara kapasitas sulit diwujudkan," imbuh dia.