Ekonomi 'Abu-abu' RI Capai 45%, Hashim Lihat Peluang Dongkrak Penerimaan Negara
PerbesarUtusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyoroti besarnya aktivitas ekonomi 'abu-abu' (gray economy) di Indonesia yang diperkirakan mencapai 35 persen hingga 45 persen dari ekonomi yang tercatat. Kondisi ini dinilai menyimpan potensi bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis perpajakan dan digitalisasi transaksi.
Hashim, yang merupakan adik Presiden Prabowo Subianto, mengatakan aktivitas ekonomi yang belum tercatat dalam sistem formal membuat ukuran ekonomi Indonesia berpotensi lebih besar dibandingkan angka yang selama ini diumumkan.
Dalam pidatonya, Hashim mengutip perkiraan Bank Dunia mengenai besarnya ekonomi abu-abu di Indonesia. Menurut dia, aktivitas ekonomi tersebut menjadi salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
“Jadi, menurut Bank Dunia, Profesor, mereka memperkirakan bahwa ekonomi abu-abu di Indonesia mencapai sekitar 35 persen hingga 40 persen dari ekonomi nominal. Jadi, ekonomi nominal Indonesia bernilai sekitar USD 1,5 triliun,” kata Hashim dalam acara Prasasti Policy di Hotel Ritz-Carlton, Selasa (13/10).
Hashim kemudian menyebut bahwa perkiraan porsi ekonomi abu-abu tersebut bahkan mencapai 35 persen hingga 45 persen. Dengan besarnya aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya tercatat, dia menilai ukuran ekonomi Indonesia sesungguhnya berpotensi melampaui nilai produk domestik bruto (PDB) nominal yang selama ini menjadi acuan.
“Bank Dunia telah berkali-kali mengatakan kepada saya dalam beberapa tahun terakhir bahwa mereka meyakini angka sebenarnya jauh lebih tinggi. Sebesar 35 persen hingga 45 persen itulah yang mereka sebut sebagai pasar abu-abu. Pasar abu-abu," ungkapnya.
Menurut Hashim, kondisi tersebut tidak hanya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengidentifikasi aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan penerimaan negara. Apabila aktivitas ekonomi yang belum tercatat dapat dijangkau melalui sistem formal, pemerintah berpotensi memperluas basis penerimaan tanpa hanya mengandalkan sumber ekonomi yang sudah tercatat.
Dia memperkirakan ukuran ekonomi Indonesia dapat mencapai sekitar USD 2,1 triliun apabila aktivitas ekonomi abu-abu turut diperhitungkan. Angka tersebut lebih besar dibandingkan ukuran ekonomi nominal yang disebutnya berada di kisaran USD 1,5 triliun.
Hashim menilai digitalisasi menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menjangkau aktivitas ekonomi tersebut. Peralihan dari transaksi tunai menuju transaksi digital dinilai dapat membantu pemerintah memperluas pencatatan aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengumpulkan penerimaan.
“Jadi, apa artinya ini? Artinya, ekonomi kita sebenarnya jauh lebih besar daripada yang selama ini secara nominal dicatat dan diumumkan. Nilainya bukan USD 1,5 triliun, melainkan mendekati USD 2,1 triliun," kata Hashim.
Salah satu langkah yang disampaikan Hashim adalah memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Dia menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank dan berada di luar sistem perbankan formal.
Pemerintah, menurut Hashim, telah memutuskan untuk menugaskan Bank Syariah Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia untuk membantu menyediakan rekening bagi masyarakat yang belum memiliki rekening. Biaya pembukaan rekening yang sebelumnya sebesar Rp 50.000 juga disebut akan digratiskan.
Selain itu, Hashim menyampaikan rencana penyaluran bantuan sosial melalui rekening digital masyarakat. Pemerintah juga disebut berencana memberikan telepon seluler kepada warga agar dapat mengakses rekening tersebut.
Melalui langkah tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperluas penggunaan sistem keuangan formal, termasuk menjangkau aktivitas ekonomi yang selama ini berlangsung di luar pencatatan formal.
Hashim juga menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara Indonesia terhadap PDB yang disebut masih sekitar 12 persen. Dia membandingkan rasio tersebut dengan Kamboja yang mencapai 18 persen dan Vietnam sebesar 23 persen.
Pemerintah, menurut Hashim, menargetkan rasio penerimaan negara Indonesia dapat meningkat menjadi 18 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Digitalisasi dan reformasi administrasi perpajakan disebut menjadi bagian dari upaya untuk mencapai target tersebut.
Meski demikian, estimasi ekonomi abu-abu sebesar 35 persen hingga 45 persen yang disampaikan Hashim perlu dipahami sebagai perkiraan yang ia atribusikan kepada Bank Dunia. Besarnya ekonomi abu-abu tidak secara otomatis menunjukkan jumlah pajak yang hilang, sebab tidak seluruh aktivitas ekonomi informal merupakan objek pajak yang belum dibayar. Potensi penerimaan aktual bergantung pada karakteristik aktivitas ekonomi, ketentuan perpajakan, serta kemampuan pemerintah memperluas kepatuhan wajib pajak.