Emil Salim Usul Kementerian Tak Ikut Pindah ke Ibu Kota Baru, Ini Alasannya
PerbesarADVERTISEMENT
Ekonom senior Emil Salim menyoroti rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Hal yang paling disayangkan oleh Emil Salim yakni turut pindahnya operasional kementerian-kementerian hingga lembaga yang saat ini beroperasi di Jakarta.
ADVERTISEMENT
Emil menilai, pemindahan semua kementerian dalam waktu tiga tahun tersebut memakan biaya yang tidak sedikit. Kendati begitu, hal yang paling ia sayangkan yakni bakal terhapusnya nilai sejarah proklamasi di semua gedung tersebut.
Pasalnya, ia khawatir skema kerja sama dengan pihak swasta bakal berdampak pada berubah fungsinya gedung-gedung bersejarah di ibu kota sebagai gedung komersial.
"Kantor-kantor di Merdeka Barat harus pindah, harus tukar guling, bayangkan swasta menguasai gedung gedung tersebut. Semua hilang menjadi gedung komersial demi ibu kota baru yang tidak punya sejarah, cost terbesar the historical ibu kota proklamasi," ujar Emil dalam diskusi terkait ibu kota baru yang digelar Narasi Institute, Jumat (16/4).
Kendati begitu, lantaran keputusan tersebut telah diketuk dan diambil oleh Presiden Jokowi, menurut Emil Salim hal yang bisa dilakukan saat ini adalah mengambil jalan tengah. Atas dasar itu, ia menyarankan pemindahan operasional ke Kalimantan Timur hanya dilakukan khusus untuk Istana Presiden, Wakil Presiden, hingga Sekretariat Negara.
Sementara gedung-gedung kementerian, ia berharap tetap berada di ibu kota. Selain menghemat biaya pemindahan, juga dengan tujuan tetap menjaga nilai sejarah setiap gedung yang saat ini digunakan.
ADVERTISEMENT
"Bisakah ada modifikasi? Ibu Kota Negara tempat presiden, wakil, sekretaris dan sebagainya di ibu kota baru. Sedangkan departemen lain di Jakarta sebagai ibu kota proklamasi, jadi ada ibu kota proklamasi ada ibu kota negara yang politis," tutur Emil Salim.
