ESDM Minta Kemenperin Batasi Izin Smelter Nikel: Kalau Tidak, Habis Nikel Kita!

Smelter nikel PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). Foto: PT Antam

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menegaskan komitmen pemerintah membatasi izin atau moratorium pembangunan pabrik pemurnian mineral (smelter) nikel kelas II karena pasokan bijih nikel semakin terbatas.

Arifin mengaku tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), untuk ikut membatasi izin smelter nikel kelas II yang tidak terintegrasi dengan pertambangan.

"Kita lagi komunikasi dan koordinasi sama Kementerian Perindustrian, karena kebanyakan izin keluar, izin yang tidak terintegrasi, kan ada di sana. Kalau enggak, habis kita punya nikel," tegasnya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (20/10).

Arifin menjelaskan, pemerintah harus mulai bisa mengevaluasi dan menentukan rencana pengembangan industri hilirisasi nikel yang dengan nilai tambah lebih besar, di saat semakin terbatasnya cadangan nikel di dalam negeri.

"Sementara juga industri hilir dalam negeri untuk menampung processing yang punya nilai tambah itu harus banyak ditarik, kan sudah mulai ada, mudah-mudahan untuk bikin prekursor (baterai)," jelas dia.

Smelter yang dibatasi tersebut berteknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang memproses nikel kelas II, saprolite, melalui metode pirometalurgi dan menghasilkan produk nickel pig iron (NPI), feronikel, dan nickel matte.

Sementara itu, pemerintah ingin mendorong hilirisasi nikel di Indonesia minimal tercapai 60-70 persen, termasuk untuk baterai kendaraan listrik yang membutuhkan teknologi smelter berbeda, yaitu High-Pressure Acid Leach (HPAL).

"Iya arahnya ke sana (baterai kendaraan listrik), itulah modal utama kita. Dikasih modal utama mineral yang bisa membantu elektrifikasi energi bersih harus kita manfaatkan," kata Arifin.

Menteri ESDM Arifin Tasrif di Kantor Kementerian ESDM, Senin (2/10/2023). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Irwandy Arif, menjelaskan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan bijih nikel diperlukan agar tidak menjadikan Indonesia sebagai pengimpor bijih nikel.

Menurutnya, esensi moratorium ini ditujukan agar smelter yang sudah terbangun tetap mendapatkan pasokan bijih nikel untuk keberlanjutan operasi produksi.

"Kementerian ESDM sudah ada rencana untuk melakukan pembatasan. Dari Kemenkomarves juga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan lagi izin untuk pembangunan smelter jenis untuk proses Pirometalurgi untuk nikel kelas II," ujar Irwandy melalui keterangan tertulis, Kamis (19/10).

Saat ini, kata Irwandy, smelter pirometalurgi untuk produksi stainless steel ada 44 smelter dengan konsumsi nikel 210 juta ton per tahun, sementara smelter hidrometalurgi untuk memproduksi baterai hanya ada 3 dengan konsumsi 23,5 juta ton per tahun.

Kemudian, masih ada 25 smelter pirometalurgi yang sedang tahap konstruksi membutuhkan pasokan nikel sebanyak 75 juta ton per tahun. Sedangkan smelter hidrometalurgi ada 6 smelter yang sedang konstruksi dengan kebutuhan bijih 34 juta ton per tahun.

Pada tahap perencanaan, terdapat 28 smelter pirometalurgi dan 10 smelter hidrometalurgi dengan kebutuhan masing-masing 130 juta ton per tahun dan 54 juta ton per tahun.

"Total, smelter yang ada sampai dengan saat ini, belum lagi yang terbaru itu ada 116 smelter yang terdiri dari 97 smelter pirometalurgi dan 19 smelter ke arah hidrometalurgi," kata Irwandy.