Faisal Basri Bicara Pejabat Merangkap Pengusaha: Negara Jadi Raksasa Lalim

29 Januari 2022 14:43 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Faisal Basri (tengah) saat diskusi di Katadata Insight Center, Jakarta Selatan, Jumat (4/10). Foto: Muhammad Darisman/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Faisal Basri (tengah) saat diskusi di Katadata Insight Center, Jakarta Selatan, Jumat (4/10). Foto: Muhammad Darisman/kumparan
ADVERTISEMENT
Ekonom Faisal Basri bicara soal praktik rangkap jabatan yang marak terjadi di pemerintahan. Menurut ekonom senior dari Universitas Indonesia itu, tak sedikit pejabat negara yang masih aktif sebagai pengurus asosiasi pengusaha.
ADVERTISEMENT
Padahal hal seperti ini menurutnya mesti dihindari supaya memastikan tidak terjadinya konflik kepentingan. Salah satu yang disinggung Faisal Basri, yakni banyaknya pejabat teras Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menduduki kursi legislatif, eksekutif, hingga yudikatif.
"Konflik kepentingan yang berbahaya tatkala pejabat negara yang mewakili negara itu juga melakukan bisnis. Jadi state dan market berkolaborasi, batasannya blur, ini bisnis ini regulator. Inilah yang terjadi di Indonesia," ujar Faisal dalam diskusi bertajuk benturan kepentingan dan bisnis pejabat, Sabtu (29/1).
Faisal sendiri mengaku pernah mengingatkan secara langsung pejabat-pejabat yang punya peran ganda. Ia misalnya, pernah mengingatkan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.
Faisal Basri saat ditemui di Anomali Coffee, Menteng. Foto: Agaton Kenshanahan/kumparan
Menurut Faisal, Tiko saat ini tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin. "Saya bilang, Pak Tiko ini ndak elok, ini moral dasar. Bapak mundur aja deh dari Waketum Kadin," ujar Faisal.
ADVERTISEMENT
Faisal kemudian membeberkan ada banyak sekali kasus nyatanya terkait tumpang tindih atau rangkap jabatan ini. Di antaranya ada Staf Khusus Kementerian Investasi merangkap pengurus Kadin.
Termasuk Ketua MPR Bambang Soesatyo yang aktif sebagai pejabat teras Kadin. Ia juga menyentil soal anak menantu Presiden Jokowi yang kini menjabat wali kota, namun masih tercatat sebagai komisaris perusahaan.
"Jangan sampai negara jadi raksasa yang lalim karena konflik kepentingan, state dan corporation. Walaupun tujuannya barangkali baik, tapi secara simbolik tidak baik," pungkas Faisal Basri.