Faisal Basri: Menkeu Kabinet Prabowo Siap-siap Dibenci Banyak Orang

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis (4/7/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, memperkirakan menteri keuangan (menkeu) di era Prabowo Subianto akan dibenci rakyat karena mengerek banyak penerimaan.

Faisal memprediksi menteri juga harus siap dengan kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memotong anggaran. Tugas yang diemban menkeu kompleks, terutama mengatur anggaran negara.

“Menteri Keuangan itu mengelola pendapatan, mengelola pengeluaran, menyeleksi alokasi anggaran segala macam untuk memastikan. Makanya siap-siap dibenci oleh banyak orang, banyak teman-temannya sebagai menteri. Enggak bisa, enggak bisa, potong (anggaran), potong (anggaran),” ujar Faisal usai diskusi publik INDEF di Tjikini Lima Jakarta, Kamis (4/7).

Ia mengibaratkan, menkeu memegang kendali rem anggaran negara. Apabila tidak mampu mengerem, Indonesia bisa jatuh ke jurang krisis.

“Menteri keuangan versinya ngerem, eh kita bisa masuk jurang. Kalau menteri keuangan tidak kuasa nge-rem, tepi jurang krisis kita, jadi hati-hati,” tuturnya.

“Prabowo juga akan pertimbangkan. Dia tidak akan ambil orang sembarangan, tidak akan ambil orang partai, harus inklusif dia,” tambah Faisal.

Salah satu anggaran kementerian yang dipangkas yaitu Kementerian PUPR yang mengusulkan kebutuhan anggaran di tahun 2025 senilai Rp 212,58 triliun. Namun dalam Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 hanya ditetapkan Rp 75,63 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, alasan anggaran yang disetujui jauh di bawah usulan Kementerian PUPR karena untuk memberikan ruang lebih besar untuk program pemerintahan baru, Prabowo-Gibran.

"Informasi dari Bappenas bahwa ini dikhususkan untuk baru. Jadi ada kata baru. Untuk yang seperti diindikasikan Pak Robert (Wakil Ketua Komisi V) sehingga memberikan room kepada pemerintah yang baru nanti," tutur Basuki saat Rapat Kerja Komisi V DPR, Kamis (6/6).