kumparan
18 Desember 2019 17:40

Faisal Basri: Omnibus Law Berbahaya karena Tak Libatkan Buruh

Faisal Basri
Pengamat ekonomi, Faisal Basri. Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan
Langkah pemerintah menyederhanakan segala peraturan melalui omnibus law. Kebijakan tersebut dinilai berbahaya karena tidak melibatkan buruh.
ADVERTISEMENT
Ekonom senior INDEF, Faisal Basri, menilai kebijakan pemerintah tersebut dikhawatirkan hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja.
"Sangat berbahaya menurut saya, sangat berbahaya. Tidak ada kepentingan buruh yang terwakili di dalam proses pembuatan ini," kata Faisal di Hotel Millenium Sirih, Jakarta, Rabu (18/12).
Pemerintah akan menyederhanakan aturan dengan membuat Omnibus Law. Adapun Omnibus Law adalah Undang-Undang yang punya daya jangkau luas, sehingga dapat merevisi banyak Undang-Undang sekaligus peraturan-peraturan di bawahnya.
Selain itu, Faisal menilai proses yang dilakukan pemerintah juga tidak melibatkan kepentingan dari pemerintah daerah. Ia menyayangkan pembahasan omnibus law digelar tertutup.
"Pembahasannya tertutup, tidak ada pengujian akademis yang kita tahu. Kalau ada mohon maaf saya. Tertutup supaya enggak ribut-ribut," ujar Faisal.
ADVERTISEMENT
"Nanti semua orang kaget, oh pengusaha saja yang dikasih, pajak diturunkan semua diturunkan, insentif dikasih, segala macam, kemudian UMP enggak pakai rumus lama," tambahnya.
Faisal tidak menampik bakal banyak investor yang masuk dengan adanya omnibus law. Terutama urusan tambang dan perkebunan karena kondisinya memang mendukung dan ditambah jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak.
Namun, dia meminta pemerintah tak hanya mengutamakan investor. Menurut dia, masih ada yang harus diperhatikan yaitu buruh dan Pemda. Apalagi, pendapatan yang dimiliki Pemda dari pajak tidak begitu besar.
"Nah omnibus law ini akan keren kalau PPN 10 persen itu 2 persen dikasih ke daerah. 2 persen di kasih ke daerah itu jauh lebih besar dari pajak-pajak yang dipreteli oleh daerah. Tapi enggak ada, pikiranpun nggak ada (ngasih ke daerah)," katanya.
Jokowi Pimpin Ratas soal Akselerasi
Jokowi Pimpin Ratas soal Akselerasi, Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial Tahun 2020, Selasa (10/12). Foto: Kevin S. Kurnianto/kumparan
Faisal menilai pemerintah selama ini selalu percaya diri dengan berbagai terobosan yang dilakukan. Sebab, didukung mayoritas partai-partai pendukung pemerintah di DPR.
ADVERTISEMENT
"Oposisi utama Prabowo Subianto sudah di dalam pemerintah, serikat buruh yang di bawah Gerindra yang namanya Said Iqbal itu juga akan jinak kan begitu. Jadi dijinakkan semua,” tutur Faisal.
"Kemendagrinya polisi, kerjanya nakut-nakutin Gubernur sama Kabupaten, Kota, apalah. Tapi tatkala satu rezim itu sangat confidence, ingat bahaya sedang menghadang," katanya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan