Faisal Basri Sebut TKA China Pakai Visa Kunjungan di RI, Upah Tembus Rp 54 Juta

Ekonom Faisal Basri. Foto: Ela Nurlaela/kumparan

Ekonom senior INDEF, Faisal Basri, membeberkan realitas tenaga kerja asing di lingkungan fasilitas pengolahan mineral atau smelter sangat timpang antara pekerja lokal dan pekerja asing, terutama dari China.

Faisal menuturkan, pekerja asing yang direkrut seharusnya hanya tenaga ahli. Mereka juga wajib memakai visa pekerja dan membayar USD 100 per bulan. Nyatanya, kebanyakan dari mereka menggunakan visa kunjungan.

"Gampang dicek kalau sebagian besar tenaga kerja China itu pakai visa kunjungan. Ini negara berdaulat apa tidak, ini jadi negara bagian China, China yang atur semua cara berdagang nikel, loading unloading, diatur sama mereka," tegasnya saat diskusi OTW 2024 lembaga survei KedaiKOPI, Selasa (15/8).

Faisal melanjutkan, meski tidak bisa mengakses data setiap perusahaan, dia menyebutkan salah satu perusahaan besar membuka lapangan pekerjaan kepada pekerja China dengan tawaran gaji hingga Rp 54 juta. Sementara pekerja lokal hanya diupah setara UMP.

"Dia menawarkan gaji itu ekuivalen dengan Rp 17-54 juta, jadi ada kerugian negara yang tidak bayar iuran, ada kesenjangan di masyarakat," ungkap dia.

Selain itu, meskipun seharusnya tenaga ahli, realitas tenaga kerja China di smelter memiliki tugas dan tanggung jawab non ahli seperti satpam. Data tersebut pun dia laporkan ke Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Faktanya saya tunjukkan ke Pak Luhut, ada tukang kebun, satpam, sopir forklift itu menurut saya bukan tenaga ahli, itu sebenarnya bisa kita provide," lanjut Faisal.

Saat ditanya respons Luhut ketika ditunjukkan data tersebut, Faisal menyebutkan dia bergeming seraya menunjukkan bahwa tugas tenaga kerja China itu hanya sementara di Indonesia.

"(Responsnya) diam. Pak Luhut bilang ke saya begini lho, tenaga kerja yang datang dari China itu untuk set up mesin-mesin dan itu nanti mereka pulang, saya bilang faktanya enggak begini," tuturnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto, membantah klaim Faisal Basri. Dia mencontohkan Sulawesi dan Halmahera menjadi wilayah mayoritas yang menyerap investasi dari hilirisasi nikel.

Dua wilayah itu sebelumnya memiliki gap aktivitas ekonomi yang besar dengan Jawa. Dengan investasi hilirisasi nikel, terjadi penciptaan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi yang besar.

Seto memaparkan, saat ini jumlah pekerja di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mencapai 74,7 ribu tenaga kerja, dan di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) mencapai sekitar 56 ribu. Sebanyak 85-90 persen dari total tenaga kerja tersebut merupakan tenaga kerja lokal.

"Gaji yang mereka hasilkan pun juga jauh lebih tinggi dari UMR, tidak seperti klaim dari Faisal Basri. Rata-rata gaji di IWIP bisa mencapai 7 juta sebulan, bahkan lebih tinggi dari UMR Jakarta," kata Seto kepada kumparan, Selasa (15/8).