Fakta-fakta Perbandingan Utang Era SBY Vs Jokowi

Jokowi dan SBY di Istana. Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan

Perbandingan utang di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diungkapkan Stafsus Menkeu Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, masih menjadi perbincangan publik.

Perbandingan utang kedua presiden tersebut dimulai dengan cuitan dari Yustinus. Tak lama setelah itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Ossy Dermawan, menanggapi cuitan Yustinus.

Berikut ini rangkuman fakta-fakta perbandingan utang era SBY vs Jokowi:

Stafsus Sri Mulyani Sebut Utang Masa SBY Meningkat

Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, menyebutkan tren perkembangan utang pemerintah naik setiap tahunnya sejak reformasi, tidak terkecuali di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam cuitannya di akun Twitter @prastow, Prastowo menjelaskan seluk beluk utang pemerintah, tidak hanya perkembangan nominal tapi juga alasan penarikan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban.

"Utang pemerintah memang mengalami peningkatan secara nominal dari era awal Reformasi, pemerintahan SBY, lalu masa pemerintahan Jokowi. Kelihatan sekali penambahan signifikan terjadi saat pandemi. Dari total Rp 4.247 T (Okt 2014-Des 2021), Rp 2.122 T atau 50 persen ditarik 2020-21," tulis Prastowo seperti dikutip kumparan dari akun Twitternya, Sabtu (9/4).

Demokrat Berikan Penjelasan

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat yang juga pernah menjadi Staf Pribadi SBY, Ossy Dermawan, menjelaskan untuk melihat peningkatan utang dalam bentuk nominal saja adalah sebuah perbandingan yang kurang adil.

Dia pun membuat utas tandingan di akun @OssyDermawan, untuk menanggapi utas stafsus Sri Mulyani tersebut.

"Saya menyampaikan kurang “adil” karena nominal utang yang dipaparkan setiap tahunnya akan terpengaruh oleh inflasi. Artinya, utang Rp 1 juta tahun 2022 ini tidak dapat diperbandingkan dengan utang Rp 1 juta tahun 2005 dulu, karena daya belinya pada tahun tersebut juga pasti berbeda," jelasnya.

Menurut dia, untuk menghilangkan efek inflasi dalam melihat perkembangan utang pemerintah, nilai utang harus dinyatakan dalam bentuk relatif dengan membagi besaran utang di tahun tertentu dengan suatu variabel lain di tahun yang sama.

Jokowi menerika kunjungan SBY di Istana. Foto: Yudistira Amran Saleh/kumparan

Dia mencontohkan pembaginya adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang membentuk rasio utang terhadap PDB. Rasio tersebut, kata dia, merupakan indeks yang tidak dipengaruhi inflasi karena satuan pengukurannya rupiah.

Selain tidak dipengaruhi inflasi, menurut Ossy, rasio tersebut juga mengandung makna yaitu untuk menghasilkan Rp 1 PDB, berapa rupiah utang pemerintah yang digunakan. Dia pun mengeklaim rasio utang pemerintah SBY ada penurunan.

"Debt-to-GDP ratio berhasil diturunkan oleh SBY dari sekitar 56 persen pada tahun 2004 menjadi sekitar 24 persen pada tahun 2014 (selama 10 tahun). Kalau sekarang Debt-to-GDP ratio tersebut naik lagi menjadi sekitar 40 persen, silakan rakyat menilainya," tutur dia.

Ossy pun melanjutkan, dengan rasio utang terhadap PDB yang rendah di masa pemerintahan SBY menunjukkan beban fiskal pemerintah untuk membayar bunga dan pokok utang jadi lebih kecil. Dengan begitu, besaran fiskal yang tersedia untuk mendorong ekonomi lebih besar.

Sebut Masa SBY Semua Sektor Ekonomi Gerak, Tak Cuma Infrastruktur

Ossy juga menyinggung bahwa Menteri Keuangan pemerintahan SBY dan Jokowi sama yaitu Sri Mulyani. Namun, kinerja rasio utang terhadap PDB maupun laju pertumbuhan ekonomi kedua pemerintahan bisa berbeda karena faktor kepemimpinan.

Ossy menegaskan, kepemimpinan SBY menyebabkan semua sektor bergerak, tidak hanya sektor khusus seperti infrastruktur. Dia menilai, struktur perekonomian di masa SBY pun lebih kokoh.

****

kumparan bagi-bagi starter pack kuliah senilai total Rp 30 juta untuk peserta SNMPTN 2022. Lolos atau nggak, kamu bisa tetap ikutan, lho! Intip mekanismenya di LINK ini.