Fokus Pemerintah di 2020: Genjot Infrastruktur dan Kembangkan SDM

Pekerja mengoperasikan alat berat saat menyelesaikan pembangunan jalan tol layang Jakarta-Cikampek II Elevated di Karawang, Jawa Barat. Foto: ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar

Pemerintah menegaskan akan tetap fokus pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di tahun depan. Hal ini sesuai dengan rekomendasi sejumlah lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings dan Moody's, maupun lembaga keuangan global, Morgan Stanley, agar pemerintah melanjutkan reformasi struktural.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, reformasi struktural akan dilanjutkan pemerintah di 2020. Namun tentunya dengan sejumlah perbaikan di berbagai sektor.

"Ya ada (dilanjutkan reformasi struktural). Kan vokasi jelas mulai masuk. Beberapa perbaikan, tapi yang besarnya ya selain kelanjutan infrastruktur ya vokasi," ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Senin (22/4).

Namun demikian, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut masih enggan menjelaskan apakah sektor pengembangan SDM lebih difokuskan pemerintah dibandingkan infrastruktur di tahun mendatang. Sebab menurutnya, masih ada sejumlah program prioritas infrastruktur yang harus dilanjutkan.

"Saya enggak bisa bilang. Infrastruktur kan bukan setahun dua tahun dibangun. Infrastruktur strategis itu, barangkali dari 220 sekian yang sudah selesai paling 65, 69, itu kan harus diteruskan. Walaupun belum tentu anggarannya dari APBN," jelasnya.

Sebelumnya Fitch Ratings dan Moody's merekomendasikan agar pemerintah Indonesia melanjutkan reformasi struktural, yakni di bidang pengembangan infrastruktur, SDM, serta pengurangan birokrasi secara bertahap. Bauran kebijakan tersebut akan mendorong masuknya investasi ke Indonesia dan dinilai akan berdampak pada stabilnya pertumbuhan ekonomi.

Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri) menyampaikan keterangan usai rapat koordinasi tentang kelapa sawit dan keanekaragaman hayati di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Senin (4/2). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

"Perkembangan ini akan mengarah pada lingkungan kesinambungan kebijakan, dengan fokus baru pada beberapa reformasi yang menandai masa jabatan pertamanya, termasuk pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia, dan pengurangan birokrasi secara bertahap," ujar Vice President & Analis Senior Sovereign Risk Group Moody's Anushka Shah dalam keterangannya.

Sementara itu, Tim Ekonom Morgan Stanley Asia Ltd Deyi Tan menyebut, kebijakan sebagai reformasi struktural jilid II perlu dilanjutkan. Menurutnya, ada beberapa langkah dalam reformasi struktural yang perlu pemerintah lakukan.

Pertama, meningkatkan produktivitas dan daya saing di sektor non-komoditas. Tujuannya, mendiversifikasi mesin pertumbuhan ekonomi dan mengantisipasi harga komoditas yang melemah.

Kedua, lembaga keuangan yang berbasis di New York, AS itu juga mengimbau pemerintah untuk memastikan pendanaan benar-benar diarahkan pada sektor produktif, seperti infrastruktur dan pendidikan. Ini juga dinilai sebagai upaya melepaskan ketergantungan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada komoditas sumber daya alam.

Ketiga, pemerintah disarankan untuk mengevaluasi kebijakan terkait daya saing tenaga kerja Indonesia. Hal ini agar pertumbuhan upah konsisten dengan peningkatan produktivitas, serta membantu perusahaan menjaga keuntungannya.

Terakhir, pemerintah harus berupaya meningkatkan investasi untuk menarik lebih banyak investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI). Namun, Morgan Stanley mengimbau agar memprioritaskan investasi asing langsung di sektor non-komoditas.