Kumparan Logo

Freeport Minta Bangun Smelter Ditunda: Putra Papua Gebrak Meja, DPR Setop Rapat

kumparanBISNISverified-green

comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Pematangan lahan yang akan jadi lokasi smelter PT Freeport Indonesia di Gresik. Foto: Dok. PT Freeport Indonesia
zoom-in-whitePerbesar
Pematangan lahan yang akan jadi lokasi smelter PT Freeport Indonesia di Gresik. Foto: Dok. PT Freeport Indonesia

Rapat Dengar Pendapatan Komisi VII DPR dan PT Freeport Indonesia pada Kamis kemarin sempat memanas. Hal itu dipicu karena Freeport meminta izin agar pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur ditunda.

Salah seorang anggota Komisi VII yang merupakan putra asli Papua, Marthen Douw, sampai menggebrak meja lantaran tidak terima dengan permintaan tersebut.

Rapat yang sudah tak kondusif itu pun sempat diskorsing hingga akhirnya disetop. Berikut fakta-fakta terkait rencana Freeport tunda pembangunan smelter:

Freeport Minta Penyelesaian Smelter Ditunda hingga 2024

Wakil Direktur Utama PTFI, Jenpino Ngabdi, mengajukan permohonan menunda penyelesaian proyek smelter di Gresik, Jawa Timur. Freeport ingin proyek yang semula ditargetkan rampung pada 2023 diundur hingga tahun 2024.

Alasannya, lantaran virus corona telah membuat pembangunan sudah terhenti sejak enam bulan lalu. Sehingga menyelesaikan proyek sesuai target tahun 2023 menjadi makin sulit.

"Penundaan sudah berjalan 6 bulan. Apabila kami paksakan akhir 2023, EPC kontraktor menyatakan tidak sanggup menyelesaikan, sehingga perlu revisi jadwal. Jadi apabila memungkinkan agar kami dikasih kelonggaran sampai 2024," kata dia Jenpino dalam rapat.

Anggota DPR Dapil Papua Gebrak Meja

Permintaan Freeport lantas menuai reaksi keras dari anggota Komisi VII DPR. Bahkan dalam sesi pendalaman rapat, Anggota Komisi VII fraksi PKB, Marthen Douw, sampai menggebrak meja.

Marthen merupakan anggota DPR yang berasal dari Papua. Ia menolak rencana yang diutarakan Freeport untuk menunda perampungan proyek smelter.

Suasana tambang emas Freeport Foto: REUTERS/Muhammad Adimaja/Antara Foto

"Marah tidak? Marah, sama pula seperti PTFI dan Inalum. Pimpinan tolong jadwalkan untuk hal ini, saya sakit. Data kemiskinan di Indonesia itu yang termiskin di Papua, pedih, sungguh mati. Sumpah demi Tuhan, pedih. Saya punya rambutan kok dipanen orang, itu kan tidak boleh," katanya.

Komisi VII DPR Setop Rapat

Insiden tersebut membuat Ketua Pimpinan Rapat Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, menunda jalannya rapat selama 10 menit. Apalagi sebagian besar anggota fraksi yang ikut rapat, menyampaikan keberatan dengan rencana Freeport tersebut.

Bahkan, setelah skorsing dicabut, rapat akhirnya diputuskan disetop. Eddy kemudian mengagendakan rapat terpisah dengan Freeport khusus untuk membahas proyek smelter.

"Kami putuskan rapat dengan PTFI dan nanti hadir secara lengkap dengan MIND ID, nanti agendanya akan kami sampaikan. Nanti mohon rapat diselesaikan," ujarnya.