Gaji Karyawan PT DI Baru Dibayar Rp 1 Juta, Erick Thohir Jelaskan Penyebabnya
ยทwaktu baca 2 menit

Gaji seluruh karyawan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) untuk bulan November 2023 baru dibayar rata sebesar Rp 1 juta. Menteri BUMN Erick Thohir pun menjelaskan penyebab dicicilnya gaji pegawai di BUMN industri pesawat terbang tersebut.
Soal tertundanya pembayaran gaji tersebut, sebelumnya disampaikan Direksi PT DI melalui surat edaran Nomor SE/024/030.02/KU0000/PTD/11/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Pembayaran Gaji Bulan November 2023. Semula gaji seluruh karyawan akan dibayarkan pada 15 Desember 2023.
Tapi hingga tanggal tersebut, dana untuk membayar gaji karyawan masih berproses.
"Sehingga pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 yang direncanakan akan dilakukan pelunasan pembayaran gaji bulan November 2023 sesuai referensi di atas, dengan sangat terpaksa baru dapat dibayarkan maksimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk masing-masing karyawan," tulis Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan SDM PT DI, Wildan Arief, melalui surat edaran dikutip Selasa (19/12).
Untuk membahas masalah keuangan di BUMN industri pesawat terbang itu, Kementerian BUMN dipimpin Wamen Kartika Wirjoatmodjo, menggelar rapat pada Senin (18/12) malam. Menteri BUMN Erick Thohir telah dilapori hasil pembahasan di rapat tersebut.
"Permasalahan gaji PT DI, ini saya laporan dari mereka lho ya, jadi itu jelas tidak ada pemotongan. Dan sudah dibicarakan akan dibayar bertahap karena mereka ada cash missed. Ada pembayaran yang enggak masuk tepat waktu,"
-Erick Thohir, Menteri BUMN, dalam pernyataan pers, Selasa (19/12)-
Wildan Arief menjelaskan, tadinya pembayaran gaji penuh kepada para karyawan akan dilakukan dengan dana dari hasil penjualan persediaan material tidak terpakai (dead stock), serta penerimaan uang muka dari customer.
Tapi tidak dijelaskan, pihak customer mana yang memiliki kewajiban pembayaran ke PT Dirgantara Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, PT DI menyerahkan sejumlah pesawat dan helikopter pesanan Kementerian Pertahanan.
Dikonfirmasi soal itu, Erick Thohir tidak menjawab tegas. "Pasti kita bantu dong," jawabnya saat ditanya apakah ada komunikasi antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Pertahanan, jika memang ada pembayaran dari pemerintah yang belum ditunaikan.
