Ganjar Pranowo hingga Dokter Tirta, Mempersoalkan Syarat Vaksin untuk Masuk Mal

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendatangi seorang pengusaha UKM roti di Pati, Tri Isnaeni, Selasa (10/8). Foto: Pemprov Jateng

Perpanjangan PPKM Level 4 dengan pelonggaran terbatas yang membolehkan mal untuk buka, dipersoalkan. Khususnya terkait syarat pengunjung mal harus sudah di-vaksin, dipersoalkan tak kurang oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga influencer Dokter Tirta.

Ganjar Pranowo menilai, syarat yang mengharuskan pengunjung sudah divaksin COVID-19 saat masuk pusat perbelanjaan modern atau mal, sebagai sesuatu yang tidak adil.

"Sebenarnya aturan itu gak fair karena masih banyak masyarakat yang belum divaksin sampai sekarang, maka tugas pemerintah sekarang adalah segera menyiapkan vaksin lebih banyak agar bisa mempercepat," katanya di Semarang, Rabu (11/8).

Ganjar seperti dilansir Antara, mengaku terus berupaya melakukan percepatan vaksinasi di Jateng dengan cara meminta tambahan alokasi vaksin dari pemerintah pusat. Untuk memenuhi target vaksinasi selesai pada Desember 2021, lanjut Ganjar, Jateng membutuhkan vaksin 2,4 juta per minggu.

Seorang pegawai menutup tokonya saat hari ke tiga PPKM Darurat di salah satu Mal di Jakarta, Senin (5/7/2021). Foto: M RISYAL HIDAYAT/ANTARA FOTO

"Tapi kiriman vaksin dari pemerintah pusat sampai saat ini hanya 600 ribu sampai 700 ribu," ujarnya.

Dokter Tirta juga menilai aturan hanya yang sudah vaksin yang boleh berkunjung ke mal, tak adil. Khususnya bagi mereka yang tak bisa divaksin saat ini, karena alasan kesehatan.

"Yang terhormat @kemenkes_ri dan pak @luhut.pandjaitan , terima kasih atas kebijakan anda, saya hormat. Tapi dengan mewajibkan ke mal, restoran harus bawa sertifikat vaksin, Anda enggak pikirkan risikonya? Saya cerita sedikit fakta di lapangan, betapa susahnya birokrasi sertifikat ini," ujar Dokter Tirta dikutip dari Instagram miliknya, Rabu (11/8).

Meski menyambut baik pelonggaran yang membolehkan mal buka, namun Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengatakan bisnis mereka masih akan tertekan.

"Pelonggaran yang diberikan saat ini tentunya masih belum dapat meringankan beban berat kondisi usaha sektor Pusat Perbelanjaan di Indonesia, yang telah dialami lebih dari selama satu setengah tahun. Khususnya selama tidak beroperasi selama lebih dari lima pekan terakhir ini, yaitu selama pemberlakuan PPKM Darurat dan PPKM berdasar level," ujar Alphonzus saat dihubungi kumparan, Rabu (11/8).