Gelombang Resesi dan Jangkar Pengaman Jokowi
Perbesar“Kita harus memiliki sense of crisis yang sama … sesuai keadaan krisis yang kita hadapi. Semua negara sekarang mengalami ini. Kita berkejar-kejaran dengan waktu … Kalau enggak, ngeri saya. Terus terang saya ngeri. Kuncinya di kuartal III.”
Resesi sudah membayangi perekonomian global sejak akhir 2019, dan semakin cepat mendekat karena pandemi. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 nol persen, dengan skenario terburuk mencapai minus dua persen.
Morgan Stanley Research memprediksi Indonesia memasuki resesi pada kuartal III 2020—berarti saat ini—dengan perlambatan ekonomi minus 1,5 persen. Sementara Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memproyeksikan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 4,3 persen dan pada kuartal III minus 1 persen sampai 1,2 persen.
“Ekonomi Indonesia dapat memasuki resesi jika keparahan kembali terjadi di kuartal III dan IV, dan jika resesi global semakin parah,” demikian tulis Bank Dunia dalam laporan proyeksi ekonomi Indonesia edisi Juli 2020.
Direktur Riset Center of Reform on Economics Indonesia, Piter Abdullah Redjalam, berpendapat bahwa resesi memang tak terhindarkan bagi Indonesia. “Selama wabah masih berlangsung, kontraksi ekonomi sulit terelakkan.”
Sandiaga Uno, pebisnis dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, menyatakan dari survei yang dilakukan timnya, ia memperoleh data bahwa 67 persen masyarakat Indonesia berada pada kondisi ekonomi yang memburuk, dan 25 persen lainnya tak sanggup lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman.
Berdasarkan survei yang sama, ujarnya, tampak bahwa 20 persen masyarakat Indonesia hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk sepekan. Sementara mereka yang memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman berjumlah 33 persen. Dan masyarakat yang masih memiliki tabungan cuma 20 persen.
Semua itu imbas wabah corona. Dan senada dengan Piter, Sandi melihat ancaman resesi kian nyata menghantui Indonesia. “Pemerintah mesti memaksimalkan stimulus. Social investor harus dilibatkan,” katanya, Kamis (16/7).
Dua hari sebelumnya, Selasa (14/7), ketika ia bertemu Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus pimpinan partainya, mereka berdiskusi perkara ekonomi. “Perlu strategi khusus,” ujar Sandi—yang menurut seorang sumber juga sering berkomunikasi dengan Jokowi.
Jokowi sudah berulang kali bicara soal resesi bahkan sebelum masa pandemi. Oktober 2019, dalam rapat terbatas bidang perekonomian, ia berkata, “Perkiraan dari lembaga-lembaga internasional, tahun depan ekonomi global akan menuju situasi yang lebih sulit, bahkan banyak yang berkata menuju sebuah resesi.”
November 2019, ia kembali menyinggung bahaya resesi. Ia menyampaikan bahwa Presiden Bank Dunia David Malpass memperingatkannya untuk berhati-hati.
“Kita harus sadar ekonomi global sedang bergejolak. Pertumbuhan ekonomi turun. Dunia dalam ancaman resesi,” ujar Jokowi.
Lima bulan kemudian—April 2020—di tengah hantaman pandemi, ia meminta semua menterinya bersiap menghadapi resesi ekonomi global. “Kita harus waspada dengan dampak lanjutan COVID-19 pada ekonomi. Hitung cermat potensi dan risiko…”
Sang Presiden pun menuntut kabinetnya untuk mengerahkan segala daya guna menangkal hal terburuk terjadi. Ia tak begitu puas dengan progres menteri-menterinya, dan mengirim isyarat jelas bahwa kondisi ekonomi harus terkendali ketika kuartal III berakhir di pengujung September.
Bila tidak... bila pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan negatif selama dua kuartal berturut-turut, dari April hingga September 2020, artinya resesi menghampiri Indonesia—seperti yang sudah lebih dulu terjadi di Singapura.
Singapura resmi jatuh ke jurang resesi pada 14 Juli, ketika Kementerian Perdagangan dan Perindustrian negeri itu mengumumkan pertumbuhan ekonomi mereka terjun 41,2 persen pada kuartal II 2020.
Kabar buruk dari tetangga dekat Indonesia itu muncul tak sampai sepekan usai Jokowi mengungkapkan kengeriannya akan masa depan RI yang tak pasti di tengah pandemi—“Kita berkejar-kejaran dengan waktu … Kalau enggak, ngeri saya. Terus terang saya ngeri.”
Menkeu RI Sri Mulyani mengatakan, resesi di Singapura terjadi karena negara itu sangat bergantung pada perdagangan internasional sebagai mesin pertumbuhannya. “Ekspornya lebih dari seratus persen, tak bisa disubstitusi domestic demand. Dan PSBB di sana—namanya circuit braker—membuat seluruh kegiatan terhenti.”
Ia menambahkan, Indonesia tentu harus waspada. “Engine of growth Indonesia itu konsumsi, investasi, dan ekspor. Jadi pemerintah menggunakan seluruh mekanisme anggarannya untuk mensubstitusi pelemahan di sisi konsumsi, investasi, dan ekspor tersebut.”
“Situasi buka-tutup (pembatasan sosial) juga harus dikelola agar COVID bisa dikendalikan dan kegiatan ekonomi bisa berjalan,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Setelah Singapura, sejumlah negara di Asia Tenggara yang diprediksi menyusul masuk ke pintu resesi adalah Thailand dan Filipina—yang telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif pada kuartal I 2020, dan diproyeksikan turun lebih dalam pada kuartal II.
“Momentum (Indonesia) adalah Juli, Agustus, dan September—kuartal III. Kalau kita tidak bisa mengungkit (perekonomian) di kuartal III, jangan berharap kuartal IV bisa,” ujar Jokowi pada rapat bersama para gubernur, 15 Juli, sehari setelah resesi Singapura bergaung.
Dengan pengujung kuartal III yang kini mendekat, kekhawatiran kian memuncak. Terlebih, resesi telah merambat dan menggeregoti dunia layaknya penyakit menular itu sendiri.
The Economist Intelligence Unit memprediksi perekonomian global akan berkontraksi minus 4,2 persen tahun ini, dengan hampir seluruh negara G20—dari Amerika, Kanada, Argentina, Australia, Korea, Italia, sampai Rusia—dilanda resesi.
Tak heran Jokowi kemudian berencana membentuk Gugus Tugas Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan. Sandiaga dikabarkan menjadi salah satu kandidat untuk mengisi posisi di gugus ini.
Gugus Tugas Pemulihan Ekonomi sebelumnya pun sempat diusulkan beberapa kalangan karena pandemi menghantam keras sektor ekonomi selain kesehatan.
Kini, dengan strategi yang tepat, pemerintah berharap Indonesia tak ikut terseret gelombang resesi.
Berdasarkan proyeksi The Economist Intelligence Unit, ada dua negara G20 yang bisa selamat dari gelombang resesi: China dan Indonesia.
Proyeksi itu sejalan dengan ramalan Morgan Stanley, bahwa China dan Indonesia akan menjadi negara dengan pemulihan ekonomi tercepat. Kedua negara ini disebut dapat bounce back pada kuartal IV 2020 dan kuartal I 2021.
Kunci pemulihan itu dipengaruhi oleh ketahanan suatu negara terhadap global resesi, efektivitas respons suatu negara dalam menangani pandemi dan menjaga permintaan domestik, serta pengelolaan pelonggaran kebijakan bila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam menghadapi dinamika terkait COVID-19.
Peneliti senior CORE Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan yang perlu dilakukan pemerintah saat ini ialah mengencangkan sabuk pengaman dengan memastikan ekonomi berputar lewat konsumsi rumah tangga. Maka, daya beli masyarakat harus dijaga lewat bantuan sosial dan jaring pengaman sosial lain.
Itu sebabnya pemerintah mendorong APBN untuk konsumsi rumah tangga. Namun, menurut Menkeu, ini perlu katalis dari pihak-pihak lain seperti keuangan dan perbankan, dunia usaha, sampai pemerintah daerah.
“Makanya kami tempatkan dana pemerintah di perbankan dan kami luncurkan kredit penjaminan sehingga antara bank dan korporasi serta dunia usaha, terutama UMKM, bisa pulih. Karena itu salah satu darah perekonomian kita yang mestinya bisa jalan lagi,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah bahkan bakal mengucurkan pinjaman untuk pemda senilai total Rp 15 triliun. Anggaran ini dapat digunakan oleh daerah-daerah yang pendapatannya turun.
“Mereka bisa pinjam dengan suku bunga sangat murah untuk memulihkan ekonomi di daerahnya masing-masing,” ujar Menkeu.
Untuk mengebut pemulihan ekonomi menjelang deadline akhir kuartal III 2020 itu, diperlukan koordinasi intens dan pemantauan ketat. Di sinilah Gugus Tugas Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan diharapkan berperan.
Dalam manajemen krisis ini, rem dan gas harus betul-betul seimbang. Tidak bisa ngegas di ekonomi tapi kesehatan terabaikan. Tidak bisa juga konsentrasi di kesehatan tapi ekonomi terganggu.
— Presiden Jokowi