Gubernur & Wagub Sumbar Dapat Mobil Dinas Baru, BPK Diminta Audit Investigasi

Hyundai Palisade. Foto: dok. Hyundai

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) ramai dikritik lantaran melakukan pengadaan mobil dinas baru. Pengadaan fasilitas tersebut dilakukan atas alasan mobil dinas yang lama sudah banyak kerusakan.

Gubernur Mahyeldi meminang Mitsubishi Pajero Sport dengan rentang harga Rp 507,8 juta hingga Rp 738,7 juta. Sementara wakilnya, Audy Joinaldy memilih Hyundai Palisade dengan perkiraan harga Rp 788 juta sampai Rp 1,09 miliar.

Memang keduanya kini telah menyerahkan mobil dinas tersebut ke Satgas COVID-19 untuk dialihkan sebagai dana penanganan pandemi. Keduanya pun telah menyampaikan permintaan maaf ke publik.

Kendati demikian, pengadaan yang sudah telanjur dilakukan tersebut tetap masih menjadi sorotan. Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan melakukan investigasi atas sampai munculnya pengadaan tersebut.

"Kasus ini mencerminkan lemahnya fungsi DPRD dan APIP dalam pembahasan dan pengawasan anggaran. Untuk itu, pengadaan mobil dinas baru perlu dilakukan audit investigatif oleh BPK, mengapa sampai lolos," ujar Misbah kepada kumparan, Minggu (22/8).

Mitsubishi Pajero Sport di IIMS Hybrid 2021. Foto: Aditya Pratama Niagara/kumparan

Menurutnya, pembelian mobil dinas dengan anggaran mencapai miliaran rupiah jelas merupakan pemborosan anggaran. Terlebih lagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum tampak kepastian kapan akan berakhir.

Misbah menduga, pengadaan ini juga dilandasi lemahnya penyerapan anggaran Pemprov Sumbar yang sempat disinggung Kemendagri. Sayangnya, penyerapan melalui pembelian barang dan tidak terkait langsung dengan mendorong perekonomian masyarakat, tak banyak berpengaruh dalam pemulihan ekonomi.

"Saya melihatnya ini kepanikan Pemprov atau Gubernur Sumbar untuk segera melakukan serapan anggaran. Karena Sumbar tidak termasuk daerah yang serapan anggarannya tinggi versi Kemendagri," tuturnya.

Pendapat senada juga dilontarkan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Menurut Bhima kejadian tersebut menandakan absennya sense of crisis dari pejabat tinggi negara.

Alih-alih pembelian kendaraan dinas, menurutnya akan lebih baik dana Pemda yang terbatas dialihkan menjadi bantuan sosial. Sayangnya selama ini, anggaran itu lebih banyak terforsir pada belanja pegawai dan keperluan birokrasi.

"Saya kira mana belanja yang urgen para kepala daerah sudah sadar. Tinggal mau atau tidak mau saja, keberpihakan kepala daerah akan tampak jelas saat krisis," ujar Bhima.

Bila memang permasalahannya kendaraan dinas lama betul-betul rusak, masih ada pilihan lain seperti melakukan perbaikan. Bahkan, kata Bhima, selain hemat anggaran semestinya tunjangan kepala daerah cukup layak dipangkas di tengah pandemi.

"Bukan hanya Pemda harus hemat anggaran dari mobil dinas, tapi juga disarankan pangkas gaji dan tunjangan selama PPKM. Minimum merata semua kepala daerah potong 40-50 persen khususnya tunjangan," tutur Bhima Yudhistira.