Gubernur BI: ASEAN Adalah Rumah untuk Aset Kripto, Tapi Kita Harus Hati-hati

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo membuka Asean Finance Ministers and Central Bank Governers Meeting di Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa (28/3). Foto: Sinar/ kumparan

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, negara-negara Asean merupakan rumah bagi aset kripto dan blockchain. Sehingga, sudah waktunya bagi para bank sentral untuk mengatur regulasi dan strategi bagi keduanya.

Hal itu ia ucapkan saat dalam pertemuan pertama Asean Finance Ministers and Central Bank Governers (AFMGM) hari pertama, Senin (28/3) di Bali Nusa Dua Convention Center.

Perry mencatat setidaknya ada 600 perusahaan aset kripto dan blockchain di Asean. Maka, tak heran jika transformasi digital khususnya di transaksi kripto kian melesat.

Berdasarkan data Bappebti, transaksi kripto di Indonesia sendiri sudah mencapai Rp 13,8 triliun per Februari 2023, atau melesat 13 persen secara bulanan (mtm). Hal ini menempatkan Indonesia sebagai pasar kripto terbesar di Asean dan ke-30 di dunia.

Suasana Asean Finance Ministers and Central Bank Governers Meeting di Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa (28/3). Foto: Sinar/ kumparan

Untuk itu Perry tidak menampik, kripto dan blockchain menjadi tantangan bagi bank sentral karena memiliki risiko yang besar. Apalagi hal ini tidak tertracking karena merupakan private currency.

Pendekatan Bank Indonesia Atasi Gejolak Kripto

Dalam hal ini, setidaknya Bank Indonesia memiliki 3 pendekatan yang bisa dilakukan bank sentral lainnya di Asean. Pertama, bekerja sama dengan Financial Stability Board (FSB) dan Bank of International Settlements (BIS) untuk membangun standar supervisi, regulasi, dan implementasi industri kripto di Asean.

“Kripto ini belum ada modelnya di seluruh dunia karena merupakan hal yang baru di sektor keuangan. Aset kripto juga tidak hanya berhubungan dengan perdagangan tapi juga perlindungan konsumen,” jelas Perry.

Ilustrasi grafik pasar saham kripto. Foto: Shutterstock

Kemudian kedua, adalah bank sentral mempercepat penerbitan mata uang digital atau central bank digital currency (CBDC). Pasalnya, CBDC cenderung bisa dikontrol sendiri oleh bank sentral.

Perry menyebut, Indonesia sendiri sudah memperkenalkan CBDC yakni, rupiah digital di bawah proyek Garuda. Rupiah digital sendiri nantinya akan menjadi mata uang digital yang diterbitkan langsung oleh BI.

Lalu ketiga, segera menyusun regulasi dan skema pengawasan kripto di Asean, termasuk masalah teknis yakni, meminimalisasi dampaknya ke ekonomi.

Pengaruhnya Kripto ke Makrofinansial

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo memberikan keterangan pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (21/11). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo mengatakan, efek mata uang kripto ini juga bisa melebar ke sektor finansial karena gejolaknya yang besar.

Mata uang digital diakui Bank Indonesia memiliki gejolak yang lebih besar daripada permasalahan antar rekening. Salah satu yang sulit dikontrol nantinya adalah aktivitas perdagangan barang dan jasa yang menggunakan mata uang digital yang bisa mempengaruhi inflasi.

Maka itu, Bank Indonesia mengakui, masalah mata uang digital ini tidak hanya dialami oleh regional tapi juga global. Khususnya untuk memonitor dan mengatur mata uang digital itu sendiri.

Namun, Dody mengatakan salah satu yang paling sulit untuk bank sentral adakah mendapatkan data gap.

“Ujungnya yang paling sulit data gap, datanya bisa diperoleh enggak? Kalau di G20 tahun lalu salah satu yang dibahas adalah data gap initiative yang tidak mudah kita peroleh karena ini hal baru,” kata Dody, Senin (27/3).