Holding BUMN Jasa Survei, IDSurvey, Harap Banyak Perusahaan Masuk Bursa Karbon

28 September 2023 22:06 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (26/9/2023). Foto: OJK
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (26/9/2023). Foto: OJK
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Holding BUMN jasa survei, IDSurvey, ditunjuk untuk menggerakkan roda bisnis berbasis ekonomi hijau. IDSurvey saat ini juga sebagai fasilitator perdagangan karbon.
ADVERTISEMENT
Direktur Utama IDSurvey, Arisudono Soerono, mengatakan bahwa perdagangan karbon merupakan transaksi jual beli kredit karbon (carbon credit) yang dilakukan untuk mengurangi emisi karbon khususnya di Indonesia. Menurutnya, semakin banyak perusahaan yang masuk bursa karbon akan mampu mendorong perekonomian berkelanjutan di Tanah Air.
" Ini sekaligus menjadi sumber pemasukan negara. Perdagangan karbon juga turut menyumbang perlindungan hutan dan pohon,” kata Arisudono dalam keterangannya, Kamis (28/9).
Dia menekankan sistem perdagangan karbon (carbon trading) atau jual beli kredit karbon akan mengurangi dampak perubahan iklim. Adapun penyelenggara bursa karbon adalah BEI melalui indeks IDX Carbon.
Arisudono mengatakan, IDSurvey juga memaksimalkan potensi bursa karbon di Indonesia, yang didukung dengan akreditasi di sektor bisnis dan ekonomi hijau yaitu PT Sucofindo, di mana akreditasi yang diraih sebagai Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) Informasi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).
ADVERTISEMENT
“Perdagangan karbon sebetulnya juga sering diperbincangkan dan menjadi bahan penelitian. Di Indonesia sendiri, telah memiliki dasar hukum mengenai perdagangan karbon," jelasnya.
Dasar hukum perdagangan karbon adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021, dengan aturan turunan berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon pada 21 September 2022.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut potensi dari perdagangan bursa karbon mencapai Rp 3.000 triliun. Presiden menjelaskan, ada kurang lebih 1 giga ton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. Sehingga jika dikalkulasi potensi bursa karbon Indonesia bisa mencapai Rp 3.000 triliun bahkan bisa lebih.
“Rp 3.000 triliun bahkan bisa lebih, sebuah angka yang sangat besar yang tentu ini akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan searah dunia," kata Jokowi saat meresmikan bursa karbon pertama di Indonesia (IDX Carbon) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (26/9).
ADVERTISEMENT
“Apalagi ancaman perubahan iklim sangat bisa rasakan dan sudah kita rasakan dan kita tidak boleh main-main. Kenaikan suhu bumi kekeringan banjir polusi sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret,” lanjut Jokowi.