Ibu Kota Mau Pindah ke Kaltim, Pemerintah Masih Kaji Pemanfaatan Aset di Jakarta

14 Oktober 2022 19:08 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
11
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Desain final IKN Nusantara. Foto: Dok. Nyoman Nuarta
zoom-in-whitePerbesar
Desain final IKN Nusantara. Foto: Dok. Nyoman Nuarta
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pemerintah terus menggenjot pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur atau Kaltim. Kalau bangunan di IKN sudah jadi, maka kementerian atau lembaga bakal ikut pindah dari Jakarta ke Kaltim.
ADVERTISEMENT

Lantas, bagaimana nasib aset pemerintah di Jakarta?

Direktur Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Arik Hariyono, mengungkapkan, pihaknya masih mengkaji proses penilaian yang akan dilakukan pada aset Barang Milik Negara (BMN).
"Tentunya kami dalam hal ini sudah berproses saat ini, kami sedang berproses karena tentunya harus melakukan analisis-analisis. Contohnya, saat aset ditinggalkan yang sifatnya office building, nah ini bisa dimanfaatkan untuk sektor apa," ujar Arik dalam Media Briefing bersama DJKN, Jumat (14/10).
"Misalkan ini untuk disewakan, untuk dikerjasamakan hal-hal yang demikian sedang kita lakukan saat ini," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Hukum dan Humas DJKN, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, menyebut saat ini pihaknya belum melakukan penilaian terhadap BMN yang ada di Jakarta. Sebab, aset tersebut belum ditinggalkan.
ADVERTISEMENT
"Belum melakukan penilaian karena barangnya belum ditinggalin, masih dipakai. Masih sebatas kita melakukan kajian untuk kepentingan internal. Kalau ditanya penilaiannya belum terkait dengan IKN kita sebatas mempersiapkan," terang Tri.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kontrak pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan diteken minggu depan. Ia menjelaskan saat ini proses tender sudah berlangsung.
"Sudah (proses tender). Mudah-mudahan minggu ini sudah ada penetapan, tinggal minggu depan ada kontrak," kata Basuki ketika ditemui di Sirkuit Mandalika, Kamis (13/10).
Basuki memastikan proses pembangunan IKN sudah berjalan. Pengerjaan tersebut meliputi infrastruktur dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
"Jalan tol, jalan nasional kawasan kebangsaan yang menuju ke istana, kemudian sanitasi, air minum, itu sudah mulai dikerjakan. Nanti akhir akhir Oktober akan kita lihat," jelas Basuki.
ADVERTISEMENT