Imbas BSI Eror, Pengusaha SPBU di Aceh Tak Bisa Transfer Pembelian BBM

Sejumlah kendaraan roda empat dan roda dua antre saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU kawasan Kota Banda Aceh, Aceh, Sabtu (3/9/2022). Foto: Ampelsa/ANTARA FOTO

Layanan transaksi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang masih bermasalah hingga hari ini berimbas pada pengusaha SPBU di Aceh. Adapun sesuai aturan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, perbankan yang diperbolehkan beroperasi di Aceh hanyalah bank syariah.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh, Nahrawi Noerdin, mengatakan setelah sebelumnya layanan dinyatakan pulih secara berangsur namun proses transaksi masih error.

"Berdasarkan laporan dari tim keuangan kita tadi pagi, transaksi masih belum bisa," kata Nahrawi saat dikonfirmasi, Rabu (10/5).

Nahrawi mengaku kecewa akibat erornya layanan BSI tersebut, lantaran pihaknya tidak bisa melakukan penebusan pembelian BBM dan LPG ke Pertamina melalui BSI.

"Kalau BSI error sistemnya seperti ini, bisa kosong bahan bakar minyak di seluruh SPBU di Aceh, karena kita tidak bisa menarik dan mentransfer uang penebusan BBM di Pertamina melalui BSI," ujarnya.

Menurut Nahrawi, sebelum BSI terbentuk transaksi penebusan minyak oleh pemilik SPBU bisa dilakukan di sejumlah bank karena memiliki sistem host to host.

"Namun, sekarang sistemnya hanya ada di satu bank yaitu BSI, maka saat BSI error seperti ini otomatis semua terhambat," sebutnya.

"Kondisi seperti ini bisa menjadi pelajaran dalam mengambil kebijakan, seharusnya ada bank konvensional lain satu di Aceh yang memiliki sistem host to host, jadi ada solusi saat satu bank eror," lanjutnya.

Di sisi lain, kata Nahrawi, hingga saat ini pelayanan bank syariah di Aceh masih jauh dari harapannya terutama bagi kalangan dunia usaha.

Jika kondisi ini terus berlarut, Nahrawi menilai Aceh menjadi terisolir secara nasional dan internasional dalam urusan transaksi keuangan.

“Akses dan layanan keuangan yang bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita di seluruh Indonesia tidak bisa dinikmati di Aceh. Itu cukup besar pengaruhnya bagi dunia usaha dan bagi perekonomian Aceh," pungkasnya.