Inalum Butuh Tambahan Listrik untuk Smelter, PLN Bakal Revisi RUPTL
ยทwaktu baca 4 menit
PerbesarPT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) membutuhkan tambahan pasokan listrik dari PT PLN (Persero) untuk proyek New Smelter Aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat, serta ekspansi smelter di Kuala Tanjung, Sumatera Utara.
Direktur Utama Inalum, Melati Sarnita, mengatakan saat ini perusahaan sudah memasang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3x25 MW untuk memasok proyek Smelter Grade Aluminium Refinery (SGAR) Fase 1.
Namun, untuk tambahan kapasitas melalui proyek SGAR Fase 2, Inalum membutuhkan tambahan pasokan listrik sebesar 2x25 MW, sehingga total pasokan listrik untuk proyek SGAR sebesar 125 MW.
Sementara itu, Inalum juga tengah membangun proyek New Smelter Aluminium di Mempawah. Melati menyebutkan, kebutuhan pasokan listrik untuk pabrik pengolahan ini mencapai 1,2 gigawatt (GW).
"Untuk New Aluminium Smelter kami membutuhkan listrik sekitar 932 MW dengan target instalasi 1,2 GW. Proyek ini harus rampung 2029, sehingga kebutuhan listrik harus tersedia akhir 2028," ungkapnya saat Rapat Komisi VI DPR, Kamis (20/11).
Melati menjelaskan, kebutuhan listrik di Kalbar tersebut demi menjaga ketersediaan 100 persen, karena jika listrik mati, maka smelter tidak bisa pulih dan pot akan mati serta harus membangun line baru.
"Dalam penghitungan capex (biaya modal), pembangkit tidak merupakan capex Inalum, sehingga kami sangat berharap dapat membeli listrik dari PLN atau IPP (pembangkit swasta) lain jika PLN tidak memiliki rencana pemenuhan listrik," katanya.
Selanjutnya proyek keempat Inalum yakni ekspansi smelter Kuala Tanjung Sumut dengan penambahan potline keempat yang akan commissioning pada 2029-2031, juga membutuhkan tambahan pasokan listrik.
Melati menjelaskan, penambahan potline keempat membutuhkan tambahan listrik sekitar 209 MW pada tahun 2029, kemudian 232 MW pada 2030 ketika potline ketiga ditingkatkan.
"Pada end stage mencapai kebutuhan 406 MW jika kapasitas produksi naik dari 275 menjadi 520 ribu ton, tergantung availability listrik di Sumut," jelas Melati.
Meski demikian, dia memahami bahwa koneksi transmisi di wilayah Sumatera belum tersambung secara penuh, sehingga pasokan untuk konfigurasi jangka panjang di Kuala Tanjung masih mengandalkan dari Aceh dan Sumut.
Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto mengatakan pada proyek smelter di Kuala Tanjung, Inalum juga sudah menggunakan pasokan dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 520 MW, namun untuk kebutuhan ekspansi memang tidak mencukupi.
"Dengan adanya rencana ini sampai dengan 915 MW, memerlukan tambahan yang cukup besar juga sebesar 406 megawatt. Ini tadi diminta oleh Bu Dirut bahwa tambahan ini akan dapat disuplai oleh PLN di sistem Sumatera Utara," kata Adi.
Adi menjelaskan, PLN pada dasarnya memiliki reserve margin yang cukup untuk memasok kebutuhan Inalum di sistem Sumatera Utara hingga 406 MW pada 2031, mengingat ada rencana pembangunan transmisi backbone 500 kV yang menghubungkan Sumatera Selatan sampai Sumatera Utara.
Dia memastikan sistem transmisi tersebut bisa tersambung pada tahun 2031 ketika Inalum membutuhkan tambahan pasokan listrik, terutama yang dipasok dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT).
"Tentunya kami sangat bisa Bu, kami nyatakan di sini bahwa kebutuhan smelter di Inalum subsistem Sumatera Utara ini bisa kami lakukan dan kami akan suplai dengan yang diminta," tegas Adi.
Sementara itu, untuk tambahan pasokan listrik smelter aluminium baru di Mempawah, Adi menilai kebutuhannya yang lebih besar sekitar 932 MW tersebut memang belum bisa terpenuhi, kecuali ada tambahan pembangkit.
"Sementara kami informasikan bahwa sistem saat ini, seluruh Kalbar itu 631 MW, sedangkan kebutuhan nanti adalah 931 MW. Sehingga tentunya harus ada tambahan pembangunan pembangkit-pembangkit baru dan penguatan transmisi yang kami nanti harus lakukan," ungkapnya.
Adi mengungkapkan, PLN tidak bisa mengakomodasi penambahan pembangkit dan transmisi baru tanpa ada revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Adapun pemerintah baru saja menerbitkan RUPTL periode 2025-2034 pada Mei 2025 lalu.
"Perlu diketahui juga bahwa saat ini kebutuhan dari smelter alumina tersebut belum masuk ke dalam rencana RUPTL. Tentunya dengan adanya pertemuan pagi hari ini, kami akan gercep melakukan rencana revisi RUPTL kami untuk bisa memasukkan demand ini," tegasnya.
Dia memastikan Kementerian ESDM memberikan ruang yang fleksibel terhadap segala perubahan dalam RUPTL, yang menyesuaikan perkembangan permintaan, baik industri maupun masyarakat.
"RUPTL sekarang mempunyai ruang fleksibel yang nanti kami segera setelah mendapatkan kajian tadi dari Inalum, sehingga kami segera kalau misalkan tahap awal juga, kami buat dasar pengajuan perubahan RUPTL kami harapkan bisa segera koordinasi dengan Kementerian ESDM," tutur Adi.
Sementara ini, dia menyebutkan kajian penambahan permintaan listrik masih dalam pembahasan internal Inalum bersama PLN, yang diharapkan dapat rampung pada tahun 2026.
"Seluruh rencana Inalum ini tentunya masih dalam kajian internal dan studi kelayakan yang rencananya nanti tahun 2026 awal selesai. Tentunya kami juga akan ikut terus dalam memperhatikan studi kelayakan ini," kata Adi.