Indef: Butuh Rp 215 T untuk 82,9 Juta Penerima Makan Bergizi Gratis di 2025

Sejumlah murid menikmati paket makan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dibagikan di kelasnya pada hari pertama di MI Islamiyah, Kota Madiun, Jawa Timur, Senin (6/1/2025). Foto: Siswowidodo/ANTARA FOTO

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menghitung pemerintah perlu anggaran Rp 225,54 triliun untuk merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 82,9 juta penerima di 2025.

Peneliti Center Makroekonomi dan Keuangan Indef, Riza Annisa, mengatakan ada banyak perubahan anggaran untuk program ini, mulanya dijatahkan Rp 25.000 per porsi hingga berakhir di angka Rp 10.000 per porsi.

Indef kemudian menghitung, harga per porsi dikali jumlah penerima manfaat yang sebanyak 82,9 juta, kemudian dikali jumlah penerimaan sebanyak 260 hari dalam setahun atau 5 hari dalam sepekan.

“Kalau tim kami kalkulasikan, itu ada di Rp 215,54 triliun anggaran yang dibutuhkan kalau itu meng-coverage 82,9 juta (penerima MBG),” kata Riza dalam media briefing Indef 100 Hari Asta Cita Ekonomi, Memuaskan? secara virtual, Rabu (29/1).

Dia memandang, angka ini belum ditambah operasional dan lain-lain. Sehingga Riza menilai pemerintah akan menggelontorkan dana jumbo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk program MBG tahun ini.

Angka ini menurut dia lebih besar dari jatah belanja modal Rp 190 triliun dan lebih besar dari belanja sosial pemerintah pusat pada 2025 yang sebesar Rp 152,69 triliun.

Terlebih menurut dia program ini akan terlihat manfaatnya dalam jangka waktu yang lama. Sementara jangka pendeknya hanya akan dilihat hari absensi siswa.

“Kalau jangka pendeknya kita tahu sendiri bahwa itu sebenarnya untuk mendorong tingkat enrollment tingkat absensi siswa sehingga dengan absensi yang lebih banyak, diharapkan siswa mendapatkan pembelajaran yang lebih banyak,” ujarnya.

Selain itu, dampak lainnya dari sisi nutrisi akan ada kebiasaan baru dalam pola makan yang membutuhkan waktu yang lama. Apalagi jika dilihat dari dampak dalam pencegahan stunting pada ibu hamil yang juga merupakan manfaat jangka panjang.

Sementara itu, porsi belanja pemerintah pusat itu sudah jadi tersedot di belanja lain-lain sebesar 23,46 persen, kemudian belanja modal hanya 7 persen.

Sehingga menurut dia, untuk memenuhi anggaran program MBG, ada kemungkinan pemerintah kembali berutang atau menaikkan tarif pajak.

“Jadi fiskal kita ini sudah sangat ketat untuk menambahkan anggaran, jadi kalau opsi gampangnya yaudah utang saja, tapi itu akan berdampak juga ke kemampuan fiskal pemerintah ke depannya, bisa jadi nanti ujung-ujungnya adalah peningkatan tarif pajak lagi,” terang Riza.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebut anggaran makan bergizi gratis bisa ditambah menjadi Rp 100 triliun.

"Gini, kalau dari hitungan badan gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," kata Dadan dalam konferensi pers di Istana Negara, Jumat (17/1).

Sebelumnya, anggaran Makan Bergizi Gratis untuk tahun ini dalam APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun. Presiden Prabowo kemudian menginstruksikan Kementerian/Lembaga untuk memangkas anggaran belanja dalam APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. APBN yang dipangkas meliputi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp 50,59 triliun.