INDEF Dorong Pembatasan Pembelian LPG 3 Kg Agar Subsidi Tepat Sasaran

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad dalam acara Trade Outlook 2023 di Hotel Park Hyatt, Senin (20/12/2022). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pengawasan pembelian LPG 3 kg harus ditingkatkan pengawasannya. Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad, mengatakan untuk memaksimalkan pengawasan harus ada pembatasan pembelian LPG 3 kg

"Menurut saya harus dilakukan karena kebijakan sistem tertutup LPG 3 kg itu kan memang sudah amanat lama mungkin sudah 10 tahun yang lalu tapi implementasinya yang tidak jalan misalnya pengawasan itu tidak jalan di tengah masyarakat," ujar Tauhid dalam Trade Outlook 2023 di Hotel Park Hyatt.

Tauhid merasa selama ini pembeli LPG 3 kg tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin, tetapi juga orang kaya. Untuk itu, ia meminta ada aturan terkait penetapan sasaran masyarakat mana saja yang berhak mendapatkan LPG 3 kg.

"Apakah misalnya modelnya ada voucher ID atau seperti apa memang masyarakat miskin yang berhak mendapatkan subsidi sementara di luar itu tidak boleh," kata Tauhid.

Digitalisasi penyaluran BBM dan LPG Pertamina. Foto: Dok. Pertamina

Selain itu, Tauhid mengungkapkan harus ada sanksi bagi pelaku usaha yang masih memperjualbelikan LPG 3 kg di luar kelompok masyarakat miskin. Ia mencontohkan apabila di suatu RT kebutuhan LPG 3 kg sekitar 4-5 tabung per bulan, maka volumenya tidak langsung ditambah.

"Kan sudah ada by name by address. Nah itu yang susah ini kan jadi rantai distribusi ini bebas, otomatis mekanisme pasar terjadi siapa yang beli, siapa yang berani tawar harga lebih tinggi, di distribusi tidak dikendalikan ya otomatis," jelas Tauhid.

Tauhid jugamenyarankan agar ada edukasi hingga pengawasan dari pihak terkait untuk menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak menerima LPG 3 kg. "Tapi harus dimulai karena subsidinya sudah sangat besar sekali yang pemerintah lakukan tapi yang mendapatkan subsidi ini justru masyarakat kelas menengah ke atas," tutur Tauhid.