Indef Kritik Pimpinan Danantara yang Masih Rangkap Jabatan Menteri dan Wamen

CEO Danantara Rosan Roeslani (tengah) CIO Pandu Patria Sjahrir dan COO Dony Oskaria usai menghadiri peresmian badan pengelola investasi Danantara di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai para pimpinan dan dewan pengawas Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia yang rangkap jabatan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dari publik.

Presiden Prabowo Subianto sudah menunjuk Ketua Dewan Pengawas Danantara adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan wakilnya Muliaman Hadad.

Sementara itu, dua pimpinan Danantara juga merupakan menteri dan wakil menteri (wamen), yakni Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebagai CEO Danantara, Wamen BUMN Dony Oskaria menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO), dan Pandu Sjahrir menjadi Chief Investment Officer (CIO).

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan pimpinan Danantara yang saat ini masih rangkap jabatan tersebut seharusnya mundur.

"Idealnya menurut saya, CEO dan COO yang saat ini menjabat sebagai pejabat publik, sebagai menteri dan pejabat, menurut saya harus mundur, karena ini menghilangkan konflik kepentingan dan tentu saja meningkatkan kepercayaan investor," ujar Andry saat Diskusi Publik Indef, Senin (24/2).

Selain itu, Andry menilai potensi moral hazard bisa diminimalisasi dengan tata kelola dan pengawasan Danantara, tidak hanya dari dewan pengawas (dewas) saja, tetapi juga dari pihak ketiga.

Sebab, kata Andry, saat ini fungsi pengawasan atau check and balance dengan struktur organisasi Danantara yang sudah dibentuk itu kurang ideal karena sama-sama pejabat publik alias birokrat.

"Kemungkinan besar Menteri akan diawasi oleh Menteri. Jadi Menteri Investasi dan Hilirisasi selaku dari CEO danantara, itu nanti akan diawasi oleh Menteri BUMN. Jadi ini yang menurut saya juga lucu adalah di Direktur Operasional, di mana Direktur Operasionalnya adalah Wakil Menteri BUMN," jelas Andry.

Andry menyebut operator yang merangkap sebagai regulator ini akan menjadi titik krusial dalam akuntabilitas Danantara ke depannya dan bakal menjadi pertanyaan besar bagi investor atau pemodal.

"Fungsi pengawasan dan operasionalnya pasti akan bias, karena ini berada di kementerian yang sama. Kalau seperti ini ya tetap saja diisi oleh para birokrat, tetap saja diisi oleh lingkungan-lingkungan menteri, pastinya intervensi politik pasti akan besar juga dalam pengelolaan aset dari Danantara," tegas Andry.

Didik J Rachbini. Foto: Universitas Paramadina

Ekonom Senior Indef, Didik Rachbini, juga menilai intervensi politik yang terlalu kuat pada tubuh Danantara akan menciptakan peluang moral hazard.

"Kalau hubungan politiknya itu oligarki, politik prinsipalnya, agennya itu adalah pelaku-pelaku di Danantara, itu masalah. Dan juga kalau tidak ada check and balance, ada potensi moral hazard," ungkap Didik.

"Problemnya selain moral hazard tadi, ketergantungan pada pemerintah dan intervensi politik ya di dalamnya itu dan itu sudah terjadi pada BUMN yang sekarang," tambahnya.