Indef Nilai Anggaran K/L Dipangkas Berpotensi Bikin Ekonomi RI Melambat

Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto dalam diskusi publik INDEF di Jakarta, Kamis (4/7/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran kementerian dan lembaga (K/L) bisa berdampak ke melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025, Prabowo menghemat anggaran belanja mencapai Rp 360 triliun dari kebijakan tersebut. Rincian pemangkasannya yaitu Rp 256,1 triliun merupakan efisiensi belanja K/L dan Rp 50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.

Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto, menilai jika hasil dari efisiensi itu dipakai untuk mendorong produktivitas perekonomian, kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi RI tidak akan terganggu.

“Tapi kalau diefisienkan, tapi kemudian pemanfaatannya kepada sektor yang tidak memberi multiplier effect tinggi kepada ekonomian, ya kemungkinan lebih besarnya adalah perlambatan ya,” ujar Eko dalam acara diskusi publik bertajuk 'Pertumbuhan Melambat, Anggaran Mengetat' secara virtual, Kamis (6/2).

Eko mencontohkan dana efisiensi ini yang dapat berdampak untuk masyarakat secara luas, yaitu dengan penciptaan lapangan kerja. Namun, pemerintah juga harus siap mendukung industri tersebut untuk menyerap lapangan kerja baik dalam bentuk insentif fiskal maupun lainnya.

“Tetapi poin pentingnya adalah pastikan multiplier effect-nya itu lebih besar dibandingkan hanya sekadar untuk membiayai perjalanan dinas yang sifatnya enabler ya. Kecuali kalau perjalanan dinas itu sifatnya core ya, misalkan untuk pengawasan atau sejenisnya ya itu wajib gitu ya,” ungkap Eko.

Eko menilai tidak semua perjalanan dinas kementerian harus dipangkas. Utamanya, harus dilihat terlebih dahulu tujuan dari perjalanan tersebut.

“Nah itulah pemilahan dan pemilihan dari kementerian itu sangat diperlukan ya. Dan harusnya based on kebutuhan ya, bukan karena politik lah kira-kira gitu,” jelas Eko.

Eko berharap hasil dari efisiensi itu digunakan untuk mendorong produktivitas perekonomian, tidak hanya fokus untuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Jadi menurut kami tidak cukup hanya ditaruh di MBG gitu ya. oke lah, mungkin itu ada program yang sangat ini ya, champion-lah gitu ya dari pemerintahan saat ini, tetapi memang tidak cukup di situ,” tutur Eko.