INDEF: Pelebaran Defisit APBN Tak Mempan Pulihkan Ekonomi

10 September 2020 14:57 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) usai memaparkan realisasi APBN 2020 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) usai memaparkan realisasi APBN 2020 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
ADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Selasa (28/7) lalu telah memutuskan untuk memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar 5,2 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau menembus batas defisit 3 persen yang diatur dalam undang-undang. Adapun pelebaran defisit anggaran sejalan dengan kebijakan pemerintah menambah anggaran belanja untuk menangani pandemi COVID-19.
ADVERTISEMENT
Menanggapi hal tersebut, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus mengatakan keputusan pemerintah melebarkan defisit APBN akan menjadi beban besar di masa mendatang. Sebab menurut Ahmad, mengembalikan kembali defisit APBN ke level 3 persen akan jadi pekerjaan berat.
“Ini membuat beban defisit ke depan akan berat. Dan nanti ke depannya untuk kembali lagi pada 3 persen defisit APBN-nya ini PR banget. Bagaimana caranya?” ungkap Ahmad dalam Diskusi Online INDEF Belanja Prioritas di Tahun Pemulihan, Kamis (10/9).
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) memaparkan realisasi APBN 2020 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Padahal menurut Ahmad, saat ini saja defisit APBN sudah mencapai 6 persen. Seperti diketahui, pemerintah telah melebarkan kembali defisit APBN hingga 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk tahun 2020 ini. Pelebaran batas defisit tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 dan berlaku hingga Tahun Anggaran 2022.
ADVERTISEMENT
“Sedangkan di 2020 aja sudah 6,3 persen defisit nya dan diproyeksikan di 2021 sekitar 5 persenan. Dan nanti untuk menginjak ke 3 persen bagaimana?” ujarnya. Padahal menurut Ahmad, pemerintah seolah belum terlihat maksimal untuk melakukan pemulihan dari sisi kesehatan.
Terbukti hingga hari ini penambahan kasus positif terus meningkat. Menurut Ahmad, strategi pelebaran APBN ini akan tidak akan mempan memulihkan ekonomi nasional jika pemerintah masih abai untuk memulihkan sektor kesehatan.
“Pemulihan sisi kesehatannya belum selesai. Bagaimana mau boosting ekonomi yang kita harapkan ada peningkatan ekonomi, penerimaan negara bisa bertambah lagi. Tapi itu kayaknya akan sulit ke sana kalau sisi kesehatannya belum terselesaikan,” tandasnya.