Inggris Pangkas Anggaran Sekolah dan Rumah Sakit demi Tambah Belanja Pertahanan
·waktu baca 3 menit
PerbesarPemerintah Inggris berencana memangkas anggaran investasi senilai 6 miliar poundsterling atau sekitar USD 8 miliar dalam empat tahun ke depan. Pemotongan tersebut akan menyasar sejumlah proyek pembangunan, termasuk sekolah dan rumah sakit, untuk mendanai peningkatan belanja pertahanan sebesar 15 miliar poundsterling.
Mengutip Bloomberg, Senin (8/6), sejumlah media lokal melaporkan, pemerintah di Downing Street saat ini masih membahas secara intensif Defense Investment Plan (DIP) atau Rencana Investasi Pertahanan yang penerbitannya telah lama tertunda. Pemerintah memutuskan tambahan dana bagi sektor pertahanan tidak akan berasal dari kenaikan pajak maupun penambahan utang negara.
Tambahan anggaran tersebut menjadi bagian dari target pemerintah untuk meningkatkan belanja pertahanan dari 2,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 2,6 persen pada 2027. Angka itu ditargetkan kembali naik hingga mencapai 3,5 persen pada 2035.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seluruh kementerian dan lembaga pemerintah disebut akan menghadapi pemotongan setidaknya 1 persen dari anggaran belanja modal mereka. Kebijakan itu diperkirakan menghasilkan penghematan sekitar 1,5 miliar poundsterling per tahun.
Laporan yang pertama kali diungkap oleh The Sunday Times itu juga menyebut beberapa kementerian berpotensi mengalami pemangkasan anggaran yang lebih besar. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan disebut memperoleh tambahan dana yang lebih rendah dari permintaan awal, yakni di bawah usulan kenaikan anggaran sebesar 18 miliar poundsterling untuk periode empat tahun.
Pemerintah Inggris belum memberikan komentar rinci terkait laporan pemotongan anggaran tersebut. Namun, juru bicara pemerintah menegaskan bahwa rencana investasi pertahanan akan mempercepat pengadaan teknologi dan perlengkapan bagi pasukan garis depan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Kami sedang bekerja untuk menyelesaikan rencana tersebut dan akan menerbitkannya sesegera mungkin,” kata juru bicara pemerintah.
Dokumen Rencana Investasi Pertahanan sejatinya dijadwalkan terbit pada musim gugur 2025. Namun hingga kini, pemerintah belum juga merampungkan dokumen tersebut.
Menteri Kehakiman sekaligus Wakil Perdana Menteri Inggris, David Lammy, pada Minggu (7/6) mengatakan dokumen final akan dipublikasikan sebelum pelaksanaan KTT NATO yang dijadwalkan berlangsung pada 7-8 Juli mendatang.
Keterlambatan penerbitan dokumen itu menuai kritik dari parlemen Inggris. Sebuah komite anggota parlemen menilai penundaan tersebut telah merusak kredibilitas Inggris di hadapan negara-negara sekutunya serta menimbulkan tambahan biaya bagi pemerintah.
Ketua Komite Akun Publik parlemen Inggris, Geoffrey Clifton-Brown, menilai lambannya proses birokrasi memberikan sinyal negatif kepada publik maupun mitra internasional Inggris.
“Menteri mana pun yang mencoba menjelaskan atau membenarkan keterlambatan ini seharusnya bertanya kepada dirinya sendiri pesan apa yang disampaikan oleh lambannya birokrasi selama beberapa bulan terakhir kepada publik, sekutu Inggris, maupun para lawannya, dan cukup meminta maaf,” ujarnya.
Menurut Clifton-Brown, penundaan tersebut turut meningkatkan biaya pengadaan alat utama sistem pertahanan serta memperlambat agenda modernisasi militer Inggris yang tengah dikejar pemerintah.