Ini Perbandingan Tarif LRT Sebelum dan Setelah Disubsidi

20 Agustus 2023 8:16 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Jokowi (kedua kanan) berbincang dengan para artis saat menaiki LRT Jabodebek dari Stasiun Jatimulya menuju Stasiun Dukuh Atas di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (10/8/2023). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi (kedua kanan) berbincang dengan para artis saat menaiki LRT Jabodebek dari Stasiun Jatimulya menuju Stasiun Dukuh Atas di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (10/8/2023). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan nominal subsidi tarif LRT Jabodebek sehingga lebih murah dari tarif yang diusulkan operator. Subsidi ini memperhatikan daya beli masyarakat agar lebih memilih angkutan massal.
ADVERTISEMENT
Formulasi tarif LRT Jabodebek tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek (ditetapkan pada 8 Juni 2023).
Selanjutnya, besaran tarif bersubsidi LRT Jabodebek ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (ditetapkan pada 14 Juli 2023).
Kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) melintas di jembatan rel lengkung (longspan) LRT Kuningan, Jakarta, Rabu (2/8/2023). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) LRT Jabodebek membiayai selisih dari biaya yang diusulkan oleh operator agar biayanya lebih terjangkau bagi masyarakat.
Risal menjelaskan, pihaknya melakukan studi dalam menetapkan tarif yang terjangkau berdasarkan ability to pay (ATP), willingness to pay (WTP), tarif moda transportasi lainnya sebagai pembanding, dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh operator.
ADVERTISEMENT
Risal mencontohkan perbandingan tarif usulan dari operator atau yang belum disubsidi di beberapa rute, yakni rute Stasiun Dukuh Atas - Jatimulya sepanjang ± 28 km sebesar Rp 37.268, sementara tarif bersubsidinya yaitu Rp 23.900 (PSO sebesar 36 persen).
Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal di Gedung DPR, Rabu (5/7/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan
Kemudian rute Stasiun Dukuh Atas-Harjamukti sepanjang ± 25 km, tarif usulan dari operator sebesar Rp 33.275, sementara tarif bersubsidinya sebesar Rp 21.800 (PSO sebesar 34 persen).
Selanjutnya, untuk rute Stasiun Harjamukti-Jatimulya sepanjang ± 33 km, tarif usulan operator sebesar Rp 43.923, sementara tarif bersubsidinya sebesar Rp 27.400.

Berikut rincian tarif bersubsidi di seluruh rute LRT Jabodebek

Stasiun Dukuh Atas – Stasiun Cawang sepanjang ± 10 km (Tarif Rp 11.300)
Stasiun Dukuh Atas – Stasiun Halim sepanjang ± 13 km (Tarif Rp 13.400)
ADVERTISEMENT
Stasiun Harjamukti – Stasiun Cawang sepanjang ± 15 km (Tarif Rp 14.800)
Stasiun Harjamukti – Stasiun Halim sepanjang ± 19 km (Tarif Rp 17.600)
Stasiun Jatimulya – Stasiun Cawang sepanjang ± 18 km (Tarif Rp 16.900)
Stasiun Jatimulya – Stasiun Halim sepanjang ± 15 km (Tarif Rp 14.800)
Stasiun Cawang – Stasiun Halim sepanjang ± 4 km (Tarif Rp 7.100)

Ada Kemungkinan Tarif Naik

Risal menambahkan, ada usulan operator agar tarif di dalam regulasi Kementerian Perhubungan naik otomatis dalam dua tahun sekali. Namun pihaknya memutuskan tidak mengaturnya di dalam regulasi tersebut.
Dia menegaskan selama Permenhub 25/2023 berlaku maka tarif saat ini tidak akan berubah. Tetapi Kementerian Perhubungan tetap punya wewenang apabila memang kenaikan tarif harus disesuaikan dengan merevisi beleid tersebut.
ADVERTISEMENT
"Alasannya banyak, kenaikan biaya operasi, tergantung perkembangan selama biaya operasionalnya," pungkasnya.
Adapun pengoperasian LRT Jabodebek secara komersial, atau Commercial Operation Date (COD) ditargetkan tanggal 30 Agustus 2023. Rencana itu mundur dari target Presiden Jokowi karena sedang tidak ada di Indonesia pada 26 Agustus 2023.