Ini Strategi BTN Agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah Punya Rumah
PerbesarDirektur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Haru Koesmahargyo mengatakan, BTN saat ini sedang membangun ekosistem untuk untuk mendorong semua segmen masyarakat memiliki rumah, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BTN membangun ekosistem yang bisa mempertemukan sisi supply dan demand. Dia menjelaskan, masih ada 13 juta masyarakat Indonesia belum memiliki rumah dan membutuhkan stimulus agar terjadi adanya demand.
"Butuh stimulus dari sisi demand, contohnya MBR datang ke bank pinjam kredit, mereka tidak punya pekerjaan atau punya tidak punya uang muka, atau tidak sanggup bayar cicilan. Pemerintah turun tangan, ada FLPP untuk likuiditas. Sehingga dapat meningkatkan need jadi demand, maka jadilah transaksi," jelas Haru dalam Seminar Housing Ecosystem & Property Outlook BTN 2022, Jumat (10/12).
Sedangkan dari sisi supply, Haru mengatakan masih banyak developer atau pengembang yang membutuhkan pembiayaan. Maka di sini peran Bank BTN sebagai lembaga jasa keuangan menjadi pihak tengah dalam mempertemukan sisi demand dan supply industri perumahan.
"Apa konkretnya yang bisa dirasakan? BTN punya cycle of service, mulai dari buying misal ketika orang pertama kali punya rumah, kemudian living orang bisa renovate, bisa mengisi perabotan, kemudian kalau dia punya rumah lagi mereka renting, selanjutnya selling, orang menukar rumah dan beli yang lebih besar. Kita bisa lakukan pembiayaan," lanjut Haru.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna, mengungkapkan perumahan subsidi untuk tahun 2022 sudah disiapkan pemerintah sebanyak 200 ribu unit. Lalu dari BP Tapera sebanyak 109 ribu, dan sisanya ada dari swasta dan pihak lainnya.
Selain itu, dalam target RPJMN 2020-2024, Herry mengungkapkan ada sekitar 1,5 juta unit rumah subsidi yang disiapkan pemerintah untuk 5 tahun ke depan.
Menurut dia, sampai saat ini masih banyak penduduk yang tidak terlayani terutama dari golongan informal atau orang dengan non-fixed income. Dengan demikian, Kementerian PUPR selanjutnya akan menjalankan program formalisasi golongan masyarakat yang informal tersebut.
"Sektor informal itu ada 60 persen dari angkatan kerja, hari ini yang dilayani justru formal. Jadi isunya adalah bagaimana kita memformalkan yang informal, awalnya yang informal ditaruh di belakang, tahun 2022 secara bersama-sama, BTN, SMF, BP Tapera, dan Perumnas, kita layani informal melalui formalisasi informal," ujar Herry.