Ini Tanggapan Bahlil soal Aksi ‘All Eyes on Papua’

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat konferensi pers soal izin kelola tambang untuk Ormas Keagamaan. Foto: Dok: Tangkapan layar YouTube Kementerian Investasi

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menanggapi gerakan "All Eyes on Papua" yang ramai di media sosial. Gerakan tersebut dibuat untuk menanggapi tuntutan Suku Awyu dan Suku Moi terkait hutan adat.

Terkait itu, Bahlil meminta masyarakat tidak terjebak sekelompok orang yang tidak ingin Indonesia maju. Ia menyebut hutan di Merauke bukan hutan adat yang mencakup hak pengusahaan hutan (HPH).

HPH merupakan hak mengusahakan hutan termasuk kegiatan penebangan kayu, permudaan, pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai rencana kerja pengusahaan menurut ketentuan berlaku serta berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan.

“Yakinlah kita cinta negara ini, konsep saya bangun Papua yang dibangun adalah masyarakat adat yang punya wilayah kita jadikan subjek dan objek,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Gedung BKPM, Jumat (7/6).

Bahlil bercerita telah mengelilingi hutan tersebut selama 2,5 jam bersama bupati dan gubernur. Menurut dia, sebagian wilayah hutan merupakan eks Areal Penggunaan Lain (APL).

Ilustrasi hutan lebat Papua. Foto: Shutterstock

Bahlil yang juga menjadi Ketua Satgas Swasembada Gula dan Bioetanol, menargetkan Papua menuju swasembada pangan gula sehingga menghasilkan bioetanol dan energi hijau.

"Jadi negara dapat hasil terhadap apa yang dibutuhkan terkait beras, terkait dengan etanol, terkait gula, tapi juga rakyat dan pengusaha ikut tumbuh bersama-sama," kata Bahlil.

Dalam unggahan poster ‘All Eyes on Papua’ yang viral, terdapat narasi yang menyebutkan hutan di Papua tepatnya di Boven Digoel yang luasnya 36 ribu hektare atau lebih dari separuh luas Jakarta akan dibangun perkebunan sawit.

Suku Awyu dan suku Moi tengah berjuang mempertahankan hutan adatnya yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Mereka pun menggelar aksi damai di depan gedung MA pada 27 Mei 2024.

Dalam aksi itu, mereka menyerukan agar MA dapat memulihkan hak-hak masyarakat adat Papua dengan membatalkan izin perusahaan sawit. Luas hutan adat yang dikonversi menjadi kelapa sawit disebut seluas setengah Jakarta.