Istana Sebut Tak Ada Cawe-cawe Jokowi di Munaslub Kadin

Koordinator Staf Khusus Presiden Jokowi, Ari Dwipayana. Foto: Instagram/@dwipayanaari

Istana angkat bicara mengenai Musyawarah Luar Biasa atau Munaslub Kadin 2024 yang mengangkat Anindya Bakrie menjadi ketua umum.

Koordinator Staff Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa tak ada intervensi presiden Jokowi dalam Munaslub tersebut.

"Tidak ada "cawe-cawe" dari Presiden. Itu urusan internal Kadin," kata Ari kepada wartawan, Senin (16/9).

Ari menuturkan, proses tersebut berada di Kementerian Hukum dan HAM. Istana, katanya, belum menerima surat dari KemenkumHAM.

"Sampai saat ini Kemensetneg belum menerima surat dari MenkumHAM terkait Kadin. Lagian hari ini masih hari libur," ucap dia.

Ketum terpilih hasil Munaslub Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, Menkumham Supratman dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam Sarasehan bersama Menkumham di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Lebih jauh, Ari menegaskan bahwa Jokowi menghormati Kadin sebagai lembaga independen.

"Presiden sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal sesuai AD/ART Kadin," tandasnya.

Arsjad Rasjid Surati Jokowi

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021 – 2026 Arsjad Rasjid, mengatakan telah menyurati Presiden Joko Widodo terkait kisruh yang terjadi akibat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024.

Hal ini berkaitan dengan pernyataan resmi yang dikeluarkan Dewan Pengurus Kadin yang menegaskan bahwa Munaslub Kadin 2024 tersebut adalah illegal.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tanda tangani,” ujar Arsjad.

Chairman ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) sekaligus Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid di ASEAN Future Generation Business Forum di Ritz Carlton Pacific Place, Sabtu (2/9/2023). Foto: Dok. Antara

Dia menambahkan, dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” tegas dia.

Pada Konferensi Pers yang digelar Minggu (15/9), Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Yukki Hanafi mengatakan, Munaslub tidak sesuai dengan ketentuan AD ART Kadin Indonesia dan sangat sarat dengan rekayasa.

“Sudah terang benderang pada Munaslub kemarin, ketua umumnya ada di tempat lain, tiba-tiba ada ketua umum dadakan. Contohnya dari Papua, Kalbar. Ketua umumnya padahal ibu, ternyata yang hadir di sana laki-laki, bapa-bapa. Ini sangat jelas direkayasa,” katanya.

Ketua Umum Kadin Maluku Utara M.A.S Latuconsina mengatakan, pihaknya menamakan Munaslub tersebut sebagai gerakan kudeta, karena Munaslub tersebut tidak memenuhi unsur sesuai tahapan dan aturan dalam AD ART Kadin Indonesia.

“Teman-teman yang hadir di sana tidak memenuhi kuorum, tidak sesuai dengan AD ART yang tertuang dalam Keppres No 18 tahun 2022,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Jawa Barat Cucu Sutara menegaskan, Kadin adalah mitra strategis pemerintah dan harus bergandengan tangan dengan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 2045. Namun, dalam hal kepemimpinan di Kadin dan Munaslub, kedua hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan undang-undang.

“21 Kadin Provinsi telah mengambil sikap dan menyatakan bahwa Munaslub kemarin adalah perbuatan melanggar hukum, mencabik-cabik organisasi, dan perbuatan makar terhadap pengurus yang sah. Kami hadir karena sayang terhadap Kadin dan bersama-sama ingin berjalan bersama pemerintah untuk ekonomi Indonesia,” jelas dia.