Jadi Penengah Bupati Meranti dan Kemenkeu, Kemendagri: Tak Ada Dusta Antara Kita

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni (tengah) memberikan keterangan pers di Halaman Kantor Kemendagri, Jakarta pada Rabu (21/12/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi pembahasan teknis tindak lanjut antara Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Dirjen Dana Transfer Umum DJPK Andrianto pada hari Rabu (21/12).

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, mengatakan persoalan antara Bupati Kepulauan Meranti dan Kemenkeu telah selesai, karena kedua belah pihak telah membahas DBH migas di Meranti.

“Sebetulnya memang terbuka, kenapa sampai saat ini tidak terbuka? Karena belum komunikasi. Sudah komunikasi, enggak ada dusta di antara kita,” ujar Fatoni.

Ia mengatakan, Kemendagri tidak akan menggelar rapat atau mediasi lanjutan. Ia tak menutup kemungkinan Bupati Meranti bisa langsung bertanya lebih lanjut mengenai DBH ke kementerian terkait.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni (tengah) memberikan keterangan pers di Halaman Kantor Kemendagri, Jakarta pada Rabu (21/12/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

“Tetapi kalau pertemuan kecil-kecil, misalnya Pak Bupati ingin nanya ke SKK Migas, boleh. Pak Bupati mau ketemu ESDM boleh, Pak Bupati mau ketemu Kemenkeu bisa, ketemu kami bisa seperti biasa saja,” katanya.

Fatoni menyimpulkan, masalah DBH migas yang terjadi akibat komunikasi belum lancar dan perwakilan kementerian yang hadir tidak sebanyak dari rapat hari Rabu (21/12) ini.

“Selain peserta yang kemarin, ada juga dari SKK Migas. Jadi hari ini pertemuan yang lebih teknis lagi,” imbuhnya.

Fatoni memastikan, tugas Kemendagri adalah memberikan fasilitas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di bidang keuangan daerah.

“Hasil pertemuan kali ini kita sudah buka data semuanya. Dalam pembentukan DBH adalah lifting, dari hasil lifting itulah yang disampaikan Pak Bupati punya data juga, dari SKK Migas juga punya data, sudah sama datanya,” tuturnya.

Setelah dibahas, letak perbedaan data antara realisasi dengan perkiraan lifting minyak. Fatoni memastikan permasalahan data telah selesai.