Janji Prabowo ke Buruh: Hapus Outsourcing, Revisi Pajak, Bentuk Satgas PHK

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyapa buruh saat May Day 2025 di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Presiden Prabowo Subianto mengumbar sejumlah janji untuk meningkatkan kesejahteraan buruh Indonesia. Dalam peringatan Hari Buruh di Kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5), Prabowo mengumumkan rencana besar yang mencakup pembentukan dewan khusus hingga perbaikan regulasi perpajakan.

Berikut kumparan rangkum, janji Prabowo kepada para buruh:

1. Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK

Prabowo berjanji akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang beranggotakan tokoh-tokoh serikat buruh dari seluruh Indonesia. Dewan ini akan berperan sebagai penasihat presiden dalam merumuskan regulasi yang berpihak pada buruh.

“Saudara-saudara sekalian saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Yang akan terdiri dari semua tokoh tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia,” ujar Prabowo.

“Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden. Mana undang-undang yang enggak beres yang enggak melindungi buruh,” tambahnya.

Selain itu, Prabowo juga memastikan negara akan hadir dalam memperhatikan nasib buruh, termasuk dalam mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Ia juga mengumumkan akan mempertemukan 150 pimpinan buruh dengan 150 pimpinan perusahaan dalam sebuah forum dialog di Istana Bogor, untuk mendorong kesepahaman antara dunia usaha dan pekerja.

“Dalam waktu dekat saya akan adakan pertemuan di Istana Bogor, 150 pimpinan buruh saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia,” kata Prabowo.

“Kita duduk bersama saya katakan ke pengusaha, saudara tidak boleh mau kaya sendiri tanpa mengajak pekerja hidup dengan baik, tapi negara juga tidak tinggal diam,” tegasnya.

2. Janji Hapus Sistem Outsourcing

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat May Day 2025 di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Di hadapan massa buruh, Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk menghapus sistem outsourcing yang selama ini menjadi keluhan utama para pekerja.

Prabowo menyebut bahwa pekerja berhak atas kepastian kerja dan jaminan kesejahteraan yang lebih baik. Sayangnya, dalam pernyataan yang disampaikan di acara tersebut, tidak disebutkan secara spesifik bentuk penghapusan sistem outsourcing tersebut.

Namun, pesan Prabowo cukup jelas: pemerintahannya akan mendorong perbaikan perlindungan bagi pekerja melalui jalur regulasi.

3. Revisi Pajak untuk Buruh Bergaji Rendah

Dalam pidatonya, Prabowo turut menyinggung soal kebijakan pajak yang dinilai belum sepenuhnya adil bagi buruh. Ia menyatakan akan mengkaji ulang pajak penghasilan (PPh), terutama bagi mereka yang berpenghasilan tinggi, agar tidak disamakan dengan pekerja bergaji rendah.

“Saudara-saudara, kita akan tegakkan undang-undang yang bener, saya akan pelajari kembali masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar,” kata Prabowo.

Ia menekankan, buruh dengan gaji rendah semestinya mendapat perlakuan khusus dalam hal perpajakan.

“Lo (buruh) orang gajinya enggak besar, jadi ngapain dipajak. Tapi kalau pajaknya sedikit enggak terlalu besar, bayar deh dikit-dikit deh. Yaitu nanti tugasnya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” tuturnya.

Sebagai bagian dari program perlindungan sosial, Prabowo juga memaparkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan lebih dari Rp 500 triliun untuk kesehatan, pendidikan, hingga bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Total biaya kita gelontorkan melebihi Rp 500 triliun, ini terus untuk menjaga rakyat kita ngga ada yang menderita. Sekarang masalah kita jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima jangan yang tidak perlu terima bantuan subsidi ini,” jelas Prabowo.