Jelaskan Bansos di Masa PPKM Darurat, Luhut Singgung Korupsi dan Markup Sembako

2 Juli 2021 6:42 WIB
·
waktu baca 1 menit
clock
Diperbarui 13 Agustus 2021 13:52 WIB
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
ADVERTISEMENT
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan penyaluran insentif dan bantuan sosial (Bansos), seiring pemberlakukan PPKM Darurat. Koordinator/Penanggung Jawab untuk PPKM Darurat Jawa Bali itu memastikan, semua Bansos diberikan dalam bentuk transfer tunai.
ADVERTISEMENT
Luhut menjelaskan empat jenis Bansos yang akan diberikan kepada masyarakat prasejahtera. Yakni listrik gratis, Bansos tunai, BLT Desa, serta bantuan program Kartu Sembako.
"Kita akan lebih banyak nanti kepada apa namanya cash transaction ya. Tapi ada juga yang penyaluran Bansos tunai, itu ada bansos tunai cash. Karena lebih efektif cash itu daripada memberikan bantuan-bantuan sembako itu," kata Luhut dalam diskusi dengan pimpinan media, Kamis (1/7) malam.
"Karena (kalau Bansos berupa) sembako itu, ada korupsi-nya lagi dan di-markup atau dikurangi, atau bagaimana lah," lanjutnya.
Dia pun menjelaskan, untuk bantuan bagi program Kartu Sembako, pemerintah akan membenahi data penerimanya. Karena menurutnya, masih ada sekitar 1 juta data penerima yang ganda.
"Karena data ini terjadi tadi ada beberapa, hampir 1 juta sekian data itu yang masih redundant. Tadi setelah data Dukcapil, Pak Mendagri ketemu dengan timnya Ibu Risma, itu [akan] dituntaskan dalam dua hari ke depan," pungkas Luhut.
ADVERTISEMENT
Infografik PPKM Darurat Berlaku di Jawa dan Bali. Foto: kumparan