Jokowi Akhirnya Gratiskan Vaksin Corona, Terungkap Siapa Pembisiknya

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/2). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Presiden Jokowi akhirnya menggratiskan vaksin corona bagi seluruh masyarakat Indonesia yang jadi sasaran program vaksinasi. Hal itu mengubah rencana sebelumnya, saat vaksinasi dilakukan melalui jalur program Pemerintah atau gratis dan jalur mandiri atau berbayar.

"Setelah melakukan kalkulasi ulang, perhitungan yang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," ujar Jokowi dalam keterangan melalui video, Rabu (16/12).

Dalam video yang diunggah di akun media sosial itu, Jokowi menjelaskan dengan menggratiskan vaksin corona, diharapkan program vaksinasi bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Karenanya, Jokowi meminta Menteri Keuangan dan jajaran kabinet lainnya, memprioritaskan program vaksinasi dan merealokasi anggaran untuk menanggung biayanya.

"Sehingga tak ada alasan bagi masyarakat tak mendapatkan vaksin," tutup Jokowi.

Terkait pemerataan vaksin corona untuk seluruh masyarakat sasaran vaksinasi, Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Raden Pardede, menjelaskan hal itu sangat penting untuk membangun herd immunity. Kekebalan kelompok (herd immunity), menurutnya berkaitan tak hanya dengan tingkat efektivitas vaksin corona, tapi juga dengan jumlah masyarakat yang divaksinasi.

Jokowi Tinjau Fasilitas Produksi Vaksin Corona di Bio Farma. Foto: Dok. Setpres RI

Dia pun menyebut hal itu menjadi salah satu masukan utama kepada Presiden Jokowi, dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI). Menurutnya masukan ITAGI disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi yang difasilitasi Menko Perekonomian, selaku Ketua KPCPEN.

“Nah kemudian sekarang, sesudah Presiden mendengarkan berdasarkan pertemuan lewat kami, waktu itu lewat Menko Perekonomian. Kita mendengarkan ITAGI. Organisasi dunianya ada SAGE (The Strategic Advisory Group of Experts on Immunization). Mereka itu punya ini tertentu, kriteria-kriteria tertentu supaya masyarakat mendapatkan herd immunity. Kemudian ada juga prinsip-prinsipnya, ada etikanya,” kata Raden Pardede dalam perbincangan dengan media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/12).

“Awalnya kan teman-teman pasti sudah tahu, pembagian (vaksin corona) yang 32 juta (gratis) dengan 75 juta (berbayar). Yang waktu itu kan. Yang awal. (Ada masukan) Eh jangan 30:70 persen. Minimum seimbang,” lanjut Raden.

Dia menambahkan, masukan tersebut juga mendapat dukungan dari DPR, dalam hal ini Komisi IX yang membidangi kesehatan. Menurutnya, DPR pun mendorong penerapan prinsip keadilan dalam program vaksinasi. Kalaupun harus ada yang berbayar, porsinya jangan terlalu besar.

“Karena dalam prinsip-prinsip itu disebutkan persoalan equality, keadilan. Memang jadi bagus sekali itu masukan dari Komisi IX itu. Sehingga akhirnya Presiden memutuskan seperti yang dikatakan tadi,” ujar Raden Pardede.