Jokowi Janji Permudah Izin, Pertumbuhan Investasi Kenapa Malah Seret?

Jokowi bersama SBY di istana. (Foto: Biro pers istana)

Realisasi investasi sepanjang 2018 mencapai Rp 721,3 triliun atau hanya tumbuh 4,11 persen dari tahun sebelumnya. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan, pertumbuhan realisasi investasi (PMA dan PMDN) itu merupakan yang terendah di masa pemerintahan Jokowi.

Pada tahun-tahun sebelumnya sejak Jokowi memimpin, realisasi investasi masih tumbuh dua digit. Yakni 17,8 persen pada 2015, 12,36 persen pada 2016, dan 13,05 persen pada 2017.

Bahkan pertumbuhan realisasi investasi PMA sepanjang 2018 malah minus, yakni sebesar Rp 392,7 triliun atau turun 8,8 persen (negatif) dibandingkan 2017.

Sebaliknya, kinerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencatat pertumbuhan positif.

Secara keseluruhan, realisasi investasi total baik PMA maupun PMDN untuk periode 2018 mencapai Rp 721,3 triliun. Angka itu mencapai 94,3 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan senilai Rp 765 triliun.

kumparan mencoba membandingkan dan melihat pola investasi (PMA dan PMDN), termasuk pencapaian total investasi dari tahun 2010-2018. Di sini, kumparan menghilangkan kinerja investasi tahun 2014, karena memasuki tahun politik dan masa transisi dua periode pemerintahan berbeda, yakni Jokowi dan SBY.

Pada masa SBY, realisasi investasi PMA mengalami pola naik-turun, namun trennya positif. Sebaliknya, kinerja investasi asing di Indonesia dari tahun 2015-2018 mengalami tren penurunan. Bahkan, pertumbuhan PMA tercatat negatif di 2018.

Untuk kinerja PMDN, era Jokowi bisa disebut lebih baik daripada era SBY secara pertumbuhan. PMDN pada tahun 2010-2013 mengalami tren fluktuatif, sebaliknya PMDN mencatat pertumbuhan positif yang stabil dari tahun 2015 hingga 2018.

Di poin ketiga, total realisasi investasi di Indonesia mengalami tren pertumbuhan dari 2010 hingga 2018. Namun, realisasi investasi PMDN ditambah PMA mengalami penurunan dari segi persentase terhadap target. Bahkan, realisasi investasi (PMA dan PMDN) di 2018 sama sekali tak mencapai target. Hasil ini disa disebut yang terburuk sejak 2010. Artinya, kinerja investasi Jokowi lebih jelek daripada era SBY.

Tidak tercapainya target realisasi 2018 karena dipengaruhi lambatnya eksekusi kebijakan di sektor investasi.

“Realisasi tahun 2018 ini merupakan cerminan dari upaya tahun sebelumnya. Kurangnya eksekusi implementasi kebijakan pada tahun lalu, berimbas pada perlambatan investasi di tahun ini. Di samping adanya hambatan dari faktor eksternal. Transisi perizinan ke sistem OSS sedikit banyak mempengaruhi tren perlambatan investasi di tahun ini," kata Kepala BKPM Thomas Lembong dalam siaran pers-nya, Rabu (30/1).

Kepala BKPM Thomas Lembong. (Foto: Instagram/@tomlembong)

Dalam berulang kesempatan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk memangkas dan mempermudah beragam proses perizinan. Termasuk dengan mendorong integrasi perizinan secara online, melalui Online Single Submission atau OSS yang diluncurkan sejak Juli 2018 lalu.

Karena Presiden menyadari, investor perlu cepat dalam mengambil peluang dan mendapat kepastian perizinan. Tapi Jokowi mengakui, tak mudah mengintegrasikan sistem perizinan secara vertikal, yakni di pemerintah pusat dengan instansi-instansi terkait di daerah.

“Ini yang memang paling sulit mengintegrasikan di sini dengan semua kabupaten atau kota, 514 kabupaten atau kota dan 34 provinsi. Ini yang akan kita temukan,” katanya saat meninjau pelayanan OSS di Gedung BKPM, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (14/1).

Sementara itu menurut mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, tidak tercapainya target investasi tahun lalu juga karena pengaruh ekonomi global. Dalam data terbaru BPKM, realisasi investasi hanya Rp 721,3 triliun. Capaian ini hanya 94,3 persen dari target yang ditetapkan di awal 2018.

"Tentu, ini efek tightening (pengetatan) kemarin dari global itu, pasti berpengaruh (pada iklim investasi)," kata dia saat ditemui dalam acara Mandiri Investment Forum 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (30/1).

Kepala Mandiri Institute, M. Chatib Basri pada Mandiri Investment Forum 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (29/1/2019). (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Dia menjelaskan, ketika Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) dan Bank Sentral Eropa (Europe Central Bank/ECB) melakukan pengetatan, maka modal perusahaan asing yang tersebar di negara lain terutama negara berkembang seperti Indonesia bakal ditarik kembali ke negara asal mereka.

Kondisi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, kata dia, India pun mengalami hal yang sama pada nilai tukar rupee-nya. Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, kata dia, harga komoditas ekspor Indonesia mengalami penurunan.

"Sehingga kalau kita bicara BKPM kan mengenai arus modal yang masuk ke sini, tentu akan terpengaruh dengan itu. Jadi orang yang mau investasi tambah juga akan menunggu itu, yang kemudian menjelaskan kenapa di PMDN juga mengalami perlambatan," jelasnya.

Berikut Data Realisasi Investasi PMA dan PMDN Era SBY versus Jokowi: