Jokowi Lanjutkan Bantuan Rp 8 Juta per Hektar buat Petani Gagal Panen

Foto udara sebuah rumah di sekitar areal persawahan yang terendam banjir Di Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa (3/1/2023). Foto: Aji Styawan/ANTARA FOTO

Presiden Jokowi bakal melanjutkan bantuan Rp 8 juta per hektar untuk petani yang mengalami gagal panen akibat banjir di 2023. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

"Sesuai dengan arahan presiden, pemerintah memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak gagal panen ini yaitu semacam bantuan untuk kerugian yaitu Rp 8 juta per ha secara kelompok, dan sudah disalurkan, dan sekarang ini kami memutuskan karena kemarin bantuan itu belum selesai diberikan kepada petani," kata Muhadjir dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Senin (19/2).

Berdasarkan data BNPB, terjadi 331 bencana banjir atau sekitar 44 persen dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023. Bencana banjir yang melanda di Indonesia pada awal tahun 2023 telah mengakibatkan gagal panen (puso) di 136 Kabupaten/Kota di 20 Provinsi dengan luas total 54.69 Ha.

Presiden Jokowi didampingi Menteru PUPR Basuki Hadimuljono, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Kepala BNPB Suharyanto meninjau lokasi longsor akibat gempa di Jalan Kabupaten ruas Cugenang-Salahuni, Kamis (24/11). Foto: Dok. Kementerian PUPR

Hingga saat ini, pemerintah sudah menyalurkan bantuan sebanyak dua kali. Pada 13 Desember 2023 untuk lahan seluas 493,383 Ha untuk 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Grobogan, Jepara, Demak, Pati, Kudus, Kota Pekalongan, Brebes dan Kendal), dan pada 23 Januari untuk lahan seluas 2.038,86 Ha untuk 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Grobogan, Jepara, Demak, Pati, Kudus).

Muhadjir bilang, pemerintah menggelontorkan anggaran senilai Rp 233.822.793 untuk melanjutkan bantuan di tahun 2024. Dengan premi Rp 10 juta per ha lahan yang diusulkan.

"Untuk tahun 2024, nanti bantuan dana untuk gagal panen ini akan kita alihkan kepada perusahaan asuransi, PT Jasindo, atas rekomendasi dari bapak Menteri Pertanian," ungkap Muhadjir.

"Hanya coveragenya diperluas menjadi 1 juta hektar dan tidak hanya sebatas usul karena banjir. Tapi juga karena kekeringan dan hama. Preminya Rp 10 juta per hektar, yang diusulkan ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut sesuai dengan kesiapan fiskal kita," ujarnya.