Jokowi Minta Defisit Neraca Migas Ditekan, Apa Jurus Menteri ESDM?

Menteri ESDM Arifin Tasrif di Kementerian ESDM, Jakarta. Jumat (25/10/2019). Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Presiden Joko Widodo meminta defisit neraca perdagangan Indonesia bisa ditekan. Besarnya angka impor minyak dan gas (migas) menjadi salah satu penyebab tekornya neraca perdagangan.

Jokowi bahkan pernah menegur dua menteri di kabinet lamanya perihal ini, yakni mantan Menteri BUMN Rini Soemarno dan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Menteri ESDM yang baru, Arifin Tasrif, pun mendapatkan tugas menyelesaikan masalah lama ini. Apa jurus yang bakal dikeluarkan Arifin?

Ditemui di Kementerian ESDM, Arifin mengungkapkan pemanfaatan gas alam dalam negeri menjadi salah satu cara dalam membenahi defisit neraca migas. Pihaknya mendorong pemanfaatan gas alam dalam negeri termasuk jaringan gas.

"Kita akan coba untuk bisa memanfaatkan gas alam kita yang memang bisa dipakai dalam negeri dan jaringan gas itu bisa mengurangi impor, terutama LPG 3 kg. Itu yang sekarang kita sedang pertajam," katanya, Jumat (1/11).

Untuk masalah harga jual gas alam Indonesia, Arifin mengatakan sebenarnya Indonesia jauh lebih murah dibandingkan negara lain seperti Malaysia. Tapi, dia menekankan, perusahaan dalam negeri tetap tak boleh rugi.

Di samping itu, untuk mendukung industri tumbuh, pemerintah telah memberikan harga gas bersubsidi pada sektor yang menggunakan gas alam sebagai bahan baku. Salah satunya industri pupuk.

"Kalau gas itu komersial, tapi price level lebih murah kecuali sama Amerika mereka punya shale gas. Dulu LNG kita ekspor USD 12-14," terangnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia pada September 2019 kembali defisit USD 160,5 juta. Penyebabnya, impor migas yang tetap tinggi serta surplus perdagangan nonmigas yang terbatas.

Neraca perdagangan migas mengalami defisit USD 761,8 juta. Rinciannya, nilai ekspor migas nasional hanya mencapai USD 830,1 juta, sedangkan impor migas sebesar USD 1,59 miliar.

Kilang Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jawa Tengah milik PT Pertamina (Persero). Foto: Wendiyanto Saputro/kumparan

Penyelesaian Proyek Kilang

Arifin juga menyebut bahwa proyek pengembangan (Refinery Development Master Plan/RDMP) kilang minyak PT Pertamina harus bisa diselesaikan. Dia bilang, proyek-proyek yang ada harus rampung pada periode kedua Presiden Joko Widodo.

Karena itu, pihaknya akan menerima persoalan apa saja yang dihadapi perusahaan pelat merah tersebut untuk dijadikan jalan keluar. Pengembangan proyek kilang ini harus bisa rampung agar bisa menekan impor migas yang selama ini kerap membebani neraca perdagangan Indonesia.

"Sekarang masalahnya apa yang memang kita bisa dukung, untuk percepat itu, kita minta sama dia. Kalau kita tidak punya kilang ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi, kalau short of supply mendadak kita terpaksa harus cari barang di pasar, harga mahal, kalau ada di sini (dalam negeri) kan stabil terus," terang dia.

Selain itu, Arifin juga tetap meminta agar Pertamina juga menjalankan proyek pembangunan kilang baru atau Grass Root Refinery (GRR). Meskipun kilang tersebut diproyeksi tak akan rampung menjelang akhir periode kedua Jokowi, dia mendorong agar Pertamina dapat mengebut proyek tersebut.

"Walaupun tidak pada periode kedua tapi kalau bisa lebih cepat kenapa tidak," tutur Arifin.