Jokowi Minta Sensus Pertanian Dipercepat Jadi 5 Tahun Sekali
·waktu baca 2 menit
PerbesarPresiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sensus pertanian dipercepat menjadi 5 tahun sekali. Sejauh ini, sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut dilakukan 10 tahun sekali.
Jokowi menilai, sensus pertanian sangat penting lantaran sektor tersebut melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga butuh kebijakan yang berlandaskan akurasi data.
"Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat, sering kita kedodoran di sini. Lahan pertanian kita berapa? Butuh pupuk berapa? Sering data itu tidak siap dan akurat," tegasnya saat pencanangan Sensus Pertanian 2023, Senin (15/5).
Jokowi mencontohkan, akurasi data pemerintah masih lemah dalam penyaluran pupuk bersubsidi untuk para petani. Dia mengakui banyak petani yang berhak malah tidak kebagian pupuk bersubsidi.
"Di lapangan banyak petani berteriak, Pak pupuk enggak ada. Mungkin suplainya kurang, mungkin distribusinya yang enggak betul tapi kalau datanya akurat gampang sekali. Oh iya, bukan 9 juta ton tapi 13 juta ton, bisa rampung enggak ada keluhan," jelasnya.
Dengan demikian, Jokowi mendukung pelaksanaan Sensus Pertanian di tahun 2023 yang merupakan amanat UU No 16 tahun 1997 tentang Statistik. Adapun sensus ini telah dilaksanakan sejak tahun 1963.
Meski begitu dia menilai sensus yang dilaksanakan terakhir kali 10 tahun yang lalu ini seharusnya bisa dipercepat menjadi 5 tahun sekali untuk menghasilkan data yang akurat untuk memutuskan kebijakan.
"Mestinya ini setiap 5 tahun lah, biayanya juga enggak banyak, berapa sih mungkin Rp 3 triliun, tapi penting bagaimana bisa saya memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya enggak akurat yang paling terupdate terkini," ujar Jokowi.
Adapun tahun ini akan dilaksanakan sensus pertanian ke-7. Sensus ini akan berlangsung selama 2 bulan, dimulai pada 1 Juni hingga 31 Juli 2023. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan 190 ribu petugas dikerahkan untuk sensus ini.
Margo melanjutkan, sensus ini memiliki tujuan utama yakni menyediakan data kondisi pertanian Indonesia secara komprehensif sampai wilayah terkecil, meliputi data pelaku usaha pertanian by name by address dapat digunakan sebagai acuan program pemerintah di bidang pertanian.
"Biospasial statistik pertanian dan potensi pertanian termasuk urban farming, struktur demografi petani termasuk petani milenial, luas lahan pertanian menurut penggunaan jenis kepemilikan dan irigasi, penyediaan basis data UMKM di sektor petani, dan sebagainya," jelasnya.
Sensus ini mencakup 7 subsektor yaitu tanaman pangan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan jasa pertanian. Margo berkata, responden yang akan di data meliputi usaha pertanian perorangan atau petani, berbadan hukum atau perusahaan dan usaha pertanian lainnya di seluruh Indonesia.