Jokowi Pastikan Komitmen RI Atasi Perubahan Iklim, Ini yang Akan Dilakukan

Presiden Joko Widodo saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, Roma, Italia, Sabtu (30/10). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi memastikan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim. Hal ini menjadi salah satu pembahasan saat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di sela KTT G20 di Roma Italia, Sabtu (30/11). Jokowi berpendapat bahwa implementasi Perjanjian Paris secara konsisten sangatlah penting.

"Indonesia memilih bekerja memenuhi komitmen. Komitmen NDC (Nationally Determined Contributions) Indonesia sejauh ini sudah berada di track yang benar. Indonesia juga targetkan net zero emission tahun 2060 atau lebih awal dengan dukungan internasional," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden juga menjelaskan di tengah meningkatnya kebakaran hutan di banyak negara, di Indonesia hal tersebut justru berada pada titik paling rendah dalam 20 tahun. Jokowi juga memastikan, Indonesia juga berhasil menurunkan tingkat deforestasi secara signifikan.

"Saya akan restorasi hutan bakau hingga 600 ribu hektar dalam 3 tahun ke depan. Ini akan menjadi konservasi hutan mangrove terbesar di dunia," imbuhnya.

Terkait dengan energi, pada Agustus lalu, Presiden Jokowi telah mencanangkan transformasi Indonesia menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau.

Isu perubahan iklim perlu menjadi perhatian bersama. Pasalnya, selain berdampak buruk pada lingkungan, perubahan iklim juga bisa mengancam keberlangsungan hidup manusia.

Sebagai salah satu negara pemilik mangrove terbesar dan gambut terluas keempat di dunia, Indonesia telah berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi.

Mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon 4-5 kali lebih besar dari hutan tropis daratan. Sedangkan gambut tropis Indonesia menyimpan 30 persen cadangan karbon dunia.

Pemerintah juga berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030. Penurunan emisi nantinya akan difokuskan pada bidang energi, bidang maritim, serta bidang tata kelola hutan dan sektor lahan.

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) juga turut mempercepat restorasi lahan gambut dan rehabilitasi mangrove, agar fungsinya sebagai penyimpan karbon kembali dan membantu Indonesia dalam memenuhi komitmen iklim dalam ‘Paris Agreement’.

Adapun 7 provinsi yang menjadi target BRGM dalam pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG), yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

Petani di lahan gambut. Foto: Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)

Tahun ini, BRGM membangun 85 unit Sumur Bor (SBO), 850 unit Sekat Kanal (SKT), 18 unit Timbun Kanal (KT), Revegetasi (R2) seluas 510 hektare, serta 244 paket kegiatan Revitalisasi Ekonomi (R3). Upaya restorasi gambut ini sedang berjalan dan realisasinya sebesar 50 persen dari perencanaan.

Sementara untuk rehabilitasi mangrove pada tahun 2021, Presiden Jokowi menargetkan 34.000 hektar. Nantinya, penanaman 29.500 hektar mangrove dilakukan di 9 provinsi prioritas.

Adapun 9 provinsi yang menjadi prioritas adalah Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.

Sejauh ini, telah disusun rancangan teknis lokasi penanaman mangrove, dari target sudah 83 persen. Upaya rehabilitasi mangrove ini sedang berjalan dengan melibatkan 470 kelompok masyarakat (pokmas) dan ditargetkan selesai di akhir November 2021.

“Tahun 2021 adalah tahun pertama program percepatan rehabilitasi mangrove, maka dengan data yang dimiliki, kita memilih lokasi dengan kemungkinan keberhasilan tinggi dan diterima masyarakat dengan baik,” ujar Kepala BRGM, Hartono.

Selain bisa menjaga kelestarian alam, program rehabilitasi mangrove juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak pandemi.

“Rehabilitasi mangrove 2021 ini dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ini berarti semua pekerjaan dilakukan masyarakat dengan model pembayaran account to account. Jadi tidak melibatkan pihak ketiga,” jelas dia.

Namun, upaya restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat. Untuk menjaring dukungan ini, dibentuk Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) dan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) yang bertujuan mengintegrasikan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove secara berkelanjutan.

Agendanya sendiri meliputi persiapan, pendampingan, penguatan kelembagaan masyarakat, pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove padat karya, integrasi dengan pembangunan desa, serta revitalisasi ekonomi.

“Ada 75 DMPG dan 220 DMPM ini kita bentuk untuk memastikan masyarakat teredukasi dan kegiatan yang telah dilakukan di desa bisa jaga dan dilanjutkan oleh masyarakat,” tambahnya.